January 31, 2025

Berita

Calonkan Anggota TNI/Polri AKTIF di Pilkada, Partai Politik Khianati Perjuangan Reformasi

“Tahun ini, tepat 20 tahun reformasi. Dulu, partai-partai politik tegas ingin mengeluarkan TNI (Tentara Nasional Indonesia)/Polri (Polisi RI) dari kegiatan politik praktis, tapi sekarang justru partai malah membuka pintu lebar-lebar agar TNI/Polri aktid kembali berpartisipasi dalam kontestasi politik,” ujar Wahyudi …

Read More »

 Partai Pengusung Anggota TNI/Polri Aktif Mesti Minta Kandidatnya Segera Undur Diri dari Institusi

Empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) aktif mencalonkan diri di Pilkada 2018, yakni Letnan Jenderal Edy Rahmayadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Safaruddin di Pilgub Kalimantan Timur, Irjen Anton Charliyan di …

Read More »

KontraS: Majunya Anggota TNI/Polri Aktif di Pilkada 2018 Mengkhawatirkan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, mengkhawatirkan fenomena anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) aktif yang maju di Pilkada 2018. Menyalahi ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang …

Read More »

Hari Pertama Pendaftaran, 9 Bapaslon Gubernur dan 64 Balon Bupati/Wali Kota Pilkada 2018 Mendaftar

Berdasarkan data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah ada 73 bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang mendaftar di hari pertama pendaftaran, 8 Januari. 9 bapaslon gubernur-wakil gubernur di 7 provinsi, 49 bapaslon bupati-wakil bupati di …

Read More »

TNI/Polri Maju di Pilkada, Pengalaman Lalu Hanya Sedikit yang Menang

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meminta agar institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) tak bias menyikapi banyaknya personil TNI/Polri yang maju di Pilkada 2018. Menurut Titi, sepanjang personil TNI/Polri aktif melakukan politik …

Read More »

Praktek Pencalonan Kepala Daerah Menodai Tujuan Demokratis Pasal 29 UU No.2/2008

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.2/2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa rekrutmen bakal calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbuka, dalam maknanya, yakni membuka …

Read More »

Fenomena 2018: Polarisasi Partai Menguat, Jumlah Calon Kepala Daerah Semakin Dikit

Pilkada 2017, menurut Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyisakan masalah polarisasi partai yang semakin menguat. Polarisasi ini berdampak buruk bagi demokrasi, sebab memunculkan calon kepala daerah yang semakin sedikit. Kondisi diperparah dengan semakin beratnya calon perseorangan …

Read More »

Jangan Disepelekan, Perempuan Calon Kepala Daerah Punya Potensi Kemenangan Tinggi

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur telah bermunculan. Partai-partai politik telah mengumumkan jagoannya untuk berkontestasi dalam ajang Pilkada 2018. Namun sayangnya, nama perempuan tak sering disebut. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa perempuan calon kepala daerah …

Read More »

Arief Budiman: KPU Menjaga Kedaulatan Rakyat di Tahap Kepemiluan

Kedaulatan pemilih atau rakyat, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, tak hanya dapat diaplikasikan pada tahapan pemilu, melainkan berlangsung secara terus-menerus. Sejak pre election atau sebelum pemilu, election period atau periode pemilu, hingga post election atau paska …

Read More »

Di Tahun Politik, Kedaulatan Pemilih Harus Lebih Powerfull

Pada diskusi bertajuk “Kedaulatan Pemilih di Tahun Politik” yang diadakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Sunanto, menekankan pentingnya rakyat mengimplementasikan kedaulatan politik yang dimilikinya di tahun politik. Banyak tahapan krusial penentu demokrasi dan kesejahteraan …

Read More »