Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin kuat. Tak hanya sebagai pengawas, Bawaslu menjelma nyaris sebagai lembaga peradilan pemilu. Bawaslu diharapkan mampu menindak pelanggaran secara adil dan konsisten. “DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah sangat progresif. Di setiap tahapan pemilu, ada kewenangan …
Read More »Berita
Empat Pelanggaran Ini Berakibat Diskualifikasi Calon
Terdapat empat pelanggaran di dalam ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada sanksi pembatalan atau diskualifikasi calon peserta pemilu. Satu, penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal …
Read More »DPR: Taring Bawaslu Mesti Tajam
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengeksekusi seluruh wewenang baru yang diberikan DPR guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. DPR menghendaki Bawaslu untuk bersikap …
Read More »Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meresmikan Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H Thamrin No.14, Menteng, Jakarta Pusat (2/10). Pojok Pengawasan ditujukan sebagai pusat informasi, edukasi, dan kerja sama pengawasan pemilu. “Segala informasi soal pengawasan …
Read More »Penyelenggara Pemilu Mesti Arsipkan Dokumentasi Evaluasi Kinerja
Dalam persidangan awal kasus dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta bukti berupa dokumentasi evaluasi kinerja Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota dan Panwas kecamatan (Panwascam) sebagai bahan untuk …
Read More »Lembaga Pemantau Pemilu Berharap Aturan Pemantauan Pemilu Lebih Baik
Kewenangan terkait lembaga pemantauan beralih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga-lembaga pemantau menyampaikan harapan dan masukan kepada Bawaslu. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyarankan agar Bawaslu menghilangkan persyaratan akreditasi pemantau yang dinilai menyulitkan …
Read More »Simulasi Metode Sensus dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai
Dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menggunakan dua metode, yakni metode sensus dan metode sampel acak. Metode sensus akan diterapkan jika data anggota yang diserahkan partai adalah sampai dengan 100 anggota. Sebagai contoh, …
Read More »Partai Politik Protes Soal Sipol
Perwakilan NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan protes atas singkatnya masa pengisian data partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Waktu yang diberikan yakni mulai 18 September hingga sebelum 16 Oktober 2017. “Kami …
Read More »Anggota Partai Tak Ditemui pada Verifikasi Faktual, Partai Harus Kumpulkan Anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi dijadwalkan pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Dalam ketentuan di dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 11/2017, …
Read More »Jika Ditemukan Keanggotaan Ganda Partai, Ini yang Akan KPU/KIP Lakukan
Jika ditemukan adanya keanggotaan ganda, yakni satu nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lebih dari satu partai politik calon peserta pemilu, penyelenggara akan melakukan verifikasi administrasi. Tahapannya, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanya kepada partai soal status keanggotaan yang bersangkutan. …
Read More »