Dalam persidangan awal kasus dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta bukti berupa dokumentasi evaluasi kinerja Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota dan Panwas kecamatan (Panwascam) sebagai bahan untuk …
Read More »Berita
Lembaga Pemantau Pemilu Berharap Aturan Pemantauan Pemilu Lebih Baik
Kewenangan terkait lembaga pemantauan beralih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga-lembaga pemantau menyampaikan harapan dan masukan kepada Bawaslu. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyarankan agar Bawaslu menghilangkan persyaratan akreditasi pemantau yang dinilai menyulitkan …
Read More »Simulasi Metode Sensus dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai
Dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menggunakan dua metode, yakni metode sensus dan metode sampel acak. Metode sensus akan diterapkan jika data anggota yang diserahkan partai adalah sampai dengan 100 anggota. Sebagai contoh, …
Read More »Partai Politik Protes Soal Sipol
Perwakilan NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan protes atas singkatnya masa pengisian data partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Waktu yang diberikan yakni mulai 18 September hingga sebelum 16 Oktober 2017. “Kami …
Read More »Anggota Partai Tak Ditemui pada Verifikasi Faktual, Partai Harus Kumpulkan Anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi dijadwalkan pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Dalam ketentuan di dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 11/2017, …
Read More »Jika Ditemukan Keanggotaan Ganda Partai, Ini yang Akan KPU/KIP Lakukan
Jika ditemukan adanya keanggotaan ganda, yakni satu nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lebih dari satu partai politik calon peserta pemilu, penyelenggara akan melakukan verifikasi administrasi. Tahapannya, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanya kepada partai soal status keanggotaan yang bersangkutan. …
Read More »Dokumen Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Diserahkan di Dua Tingkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi hukum, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu diserahkan di dua tingkatan. Dokumen yang berisi nama-nama anggota partai diserahkan kepada KPU/Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota, sedangkan rekapan jumlah anggota …
Read More »Pemilu 2019, Pemantau Diakreditasi Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya tugas dan kewenangan baru. Akreditasi pemantau, yang dulu diproses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini dilakukan oleh Bawaslu “Fungsi-fungsi pemantauan pemilu—partisipasi masyarakat dalam konteks mengawasi dan memantau—secara akreditasi, izin, dan seterusnya tidak lagi di KPU …
Read More »Relawan Pemilu Nonpartisan Dibutuhkan
Makna relawan dalam politik Indonesia mengalami pergeseran. Pada masa awal reformasi 1998, relawan adalah kelompok yang nonpartisan, tidak berafiliasi dengan peserta pemilu, dan bekerja mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan pemilu demokratis. Kini, konsep relawan digunakan oleh kandidat dalam pemilu untuk …
Read More »Penempatan Perempuan Caleg di Nomor Urut Adalah Domain Partai
Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon” ketimbang “menempatkan perempuan di …
Read More »