Berita

Sebanyak 132 pemerintah daerah belum menuntaskan penganggaran pengawasan Pilkada 2017. Pemberian dana hibah yang dibuktikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibutuhkan untuk mendukung berjalannya program dan tugas serta wewenang pengawas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. “67 daerah sudah …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengumumkan calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2017—2022 di 25 Provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan terpilih dari total 75 orang terpilih di 25 provinsi. “Jumlah total (perempuan) di fit and …

Dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termuat satu aturan baru, yakni larangan bagi penyelenggara pemilu untuk menerima honor berupa uang/barang/jasa/janji dari peserta pemilu dan tim kampanye yang mengundang ke acara sosialisasi atau kegiatan lain sebagai narasumber. Aturan ini …

Menanggapi sorotan publik terkait belum ditetapkannya Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang  telah memasuki masa tenggat, yakni tiga bulan setelah anggota DKPP dilantik, DKPP mengadakan konferensi pers. Ketua DKPP, Harjono, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan draft kode etik dan …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah disahkan. PKPU membuka pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif (aleg) lebih awal dari pendaftaran balon presiden dan wakil presiden. Pendaftaran balon aleg dimulai pada 4 Juli dan …

Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang (UU) No.7/2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mesti menetapkan Peraturan DKPP, yang memuat aturan kode etik penyelenggara pemilu, paling lambat tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah. Lima anggota DKPP, bersama satu anggota …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak untuk segera menetapkan peraturan tentang kode etik penyelenggara pemilu meskipun draf aturan tersebut belum dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Jika DKPP telah melayangkan surat ke DPR dan Pemerintah dan belum kunjung …

Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 210 menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain di TPS dimana ia terdaftar harus mendaftarkan diri paling lambat tiga puluh hari sebelum pemungutan suara. Aturan ini dinilai mundur karena …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, mengatakan bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU) kepada KPU membuat KPU tak dapat berbuat banyak. Dalam hal penyusunan daerah pemilihan (dapil) misalnya, Pasal 195 ayat (2) UU No. 7/2017 hanya memberikan KPU …

Enam belas Pemerintah Daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Besarannya bergantung pada jumlah pemilih dan program yang diajukan. Empat provinsi yang menerima NPHD terbesar yaitu …