Maret 28, 2024
iden

Berita

Timsel Calon Penyelenggara Pemilu 2017-2022, Proses Seleksi Dapat Dipertanggungjawabkan

Tujuh dari sebelas Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu periode 2017-2022 menghadiri panggilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelang uji kelayakan dan kepatutan, guna mengklarifikasi dugaan yang tengah beredar di Komisi II. Wakil Ketua Timsel, Ramlan Surbakti, menegaskan …

Read More »

Ketidaklolosan Komisioner Bawaslu RI pada Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Dipertanyakan

Pada rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II mempertanyakan alasan Ketua Bawaslu RI dan dua komisioner Bawaslu RI periode …

Read More »

Pembahasan RUU Pemilu Berpotensi Langgar UU Jika Dilakukan Tertutup

Pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang dilakukan dalam rapat tertutup tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf g menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan. “Undang-undang itu dengan tegas …

Read More »

Penyelenggara Pemilu Harapan Hadar Nafis Gumay

Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April mendatang. Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, berharap anggota KPU periode 2017-2022 terpilih dapat bersikap mandiri. Anggota KPU mesti mengambil keputusan berdasarkan azas-azas penyelenggara pemilu …

Read More »

Kepercayaan Publik Modal Awal Penyelenggara Pemilu  

  Ketidakpercayaan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diajukan oleh Panitia seleksi (Pansel) dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan publik lebih luas. Padahal, kepercayaan Pemerintah dan publik terhadap …

Read More »

Sebelum dan Sesudah Menjabat Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Jadi Anggota Partai Politik

Merespon isu parpolisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa Pansus tak akan menghapus aturan yang mewajibkan calon anggota KPU untuk berhenti dari keanggotaan dan …

Read More »

Tiga Pandangan di Komisi II DPR RI Terkait Fit and Proper Test Calon Penyelenggara Pemilu

Pada diskusi “Seleksi Pimpinan KPU dan Bawaslu: Menanti Wasit yang Kredibel” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (26/3), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa terdapat tiga pandangan di Komisi …

Read More »

Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Kemungkinan Direformulasi

Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa Pansus menyepakati jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota akan direformulasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Wilayah yang luas …

Read More »

MK Mesti Lakukan Terobosan dalam Menangani Sengketa Pilkada 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah memasuki tahap akhir. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, hanya Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yapen yang belum menetapkan hasil pemilihan. Sebanyak 50 permohonan sengketa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tengah memasuki tahap …

Read More »

Ajakan Petisi Meminta Presiden Tolak Parpolisasi KPU

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajak masyarakat menandatangani petisi yang meminta Presiden Joko Widodo menolak parpolisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Petisi dilatarbelakangi keadaan Komisi II DPR yang menolak hasil seleksi calon anggota KPU-Bawaslu dari Tim yang dibentuk Presiden. Bertajuk …

Read More »