October 28, 2024

Berita

Calon Anggota Bawaslu Tandatangani Pernyataan Tak Akan Galang Dukungan Politik

Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi surat pernyataan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu 2017—2022. Surat itu memuat pernyataan kesediaan calon anggota Bawaslu untuk tidak menggalang dukungan politik jika menjadi salah satu calon yang diusulkan Presiden ke DPR. “Ini …

Read More »

Soal Integritas, Independensi, dan Teknologi Pemilu Jadi Sorotan

Integritas, independensi, dan teknologi pemilu jadi tiga kata kunci utama yang ditanyakan Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu 2017–2022 dalam proses wawancara sebagai tahapan akhir seleksi anggota KPU-Bawaslu 2017–2022. Timsel terus mencecar calon dengan pertanyaan yang mengonfirmasi dugaan-dugaan konflik kepentingan dengan partai, perusahaan, …

Read More »

Delapan Orang Calon Anggota Bawaslu Jalani Tes Wawancara Hari Pertama

Delapan orang calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalani tes wawancara sebagai tahapan akhir seleksi calon anggota Bawaslu 2017–2022. Delapan orang tersebut adalah Sapto Supono, Saiful, Yan Marli, Ratna Dewi P., Mohammad Najib, Sakka Pati, Bagus Sarwono, dan Abhan. Tim …

Read More »

Besaran Dapil yang Kecil Memperjelas Tanggungjawab Legislator

Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam …

Read More »

Pembentukan Dapil Perlu Pertimbangkan Luasan Wilayah

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) perlu mempertimbangkan luasan wilayah, selain jumlah penduduk. Alasannya, di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, banyak wilayah luas yang jumlah penduduknya kecil. Padahal, luasan wilayah menentukan jangkauan legislator kepada konstituennya. “Di Denmark, Norwegia, dan Swedia, pembentukan …

Read More »

Politik Uang dan Keterwakilan Perempuan di Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dinilai tak begitu berpengaruh pada praktik politik uang dan keterwakilan perempuan. Dalam hal politik uang, kedua varian proporsional ini memiliki celah terjadinya politik uang. Dalam hal keterwakilan perempuan, proporsional terbuka dan tertutup tak …

Read More »

Syarat Menjadi Partai Peserta Pemilu Terlalu Mahal dan Menyulitkan

Sekretariat bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu mengkritik persyaratan untuk menjadi partai peserta pemilu di dalam UU No.8/2012. Persyaratan dinilai terlalu mahal dan menyulitkan, serta kurang afirmatif karena hanya memuat aturan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. “Syarat administratif …

Read More »

SPD Usulkan Kursi Parlemen Menjadi 570

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menambah sepuluh kursi di parlemen. Alasannya, angka 570 merupakan angka ideal sebagai ukuran parlemen di Indonesia dengan pertimbangan jumlah penduduk, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan …

Read More »

Pansus RUU Pemilu Mesti Cermati Kombinasi Ukuran Parlemen, Alokasi Kursi, dan Ambang Batas

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (12/1), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengingatkan agar Pansus mencermati kombinasi pengaturan ukuran parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan ambang …

Read More »

Lima Fraksi di Pansus RUU Pemilu Optimis E-Voting Mampu Sederhanakan Pemilu Serentak 2019

Lima fraksi di dalam Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yakni F-Partai Demokrat, F-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), F-Partai Persatuan Pembangunan (PPP), F-Partai Amanat Nasional (PAN), dan F-Partai NasDem, optimis penerapan pemilu elektronik atau e-voting mampu menyederhanakan proses pemungutan, …

Read More »