October 28, 2024

Berita

29 Persen Perempuan Pendaftar Calon Anggota KPU

Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 2017-2022 ditutup sesuai jadwal pada tanggal 3 November 2016 pada jam 16:00. Dari 325 pendaftar, terdapat 29 persen perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU. “Sebaran …

Read More »

Bawaslu Temukan 8 Jenis Pelanggaran Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan delapan jenis pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang mulai dilaksanakan pada 28 Oktober lalu. Delapan pelanggaran tersebut antara lain, banyaknya relawan yang belum …

Read More »

Bawaslu DKI Jakarta Siapkan 420 Pengawas di Pilgub DKI Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menyiapkan 420 pengawas untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. 3 pengawas di tingkat provinsi, 18 di tingkat kabupaten/kota, 132 di tingkat kecamatan, dan 267 di tingkat kelurahan. “Kalau ditanyakan apa persiapan Bawaslu DKI …

Read More »

Masyarakat Perlu Cermati Dana Kampanye Setiap Paslon

20 Desember mendatang, masing-masing pasangan calon (paslon) akan menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Masyarakat perlu mencermati laporan tersebut untuk memonitor kekuatan politik uang yang berpotensi dimainkan selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. “Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye …

Read More »

Sanksi Pidana 6 Bulan Jika Halangi Paslon Tertentu Berkampanye

Maraknya kasus penolakan masyarakat terhadap kampanye yang akan dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara …

Read More »

Dua Usul Perludem terhadap Regulasi Pembentukan Dapil dalam RUU Pemilu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pembentukan dapil DPR jangan dimasukkan ke …

Read More »

Penetapan Dapil Mesti Dilakukan Sebelum Tahap Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta pemilu. Hal ini dinilai keliru. Dapil semestinya ditetapkan jauh hari sebelum tahap verifikasi, disesuaikan dengan jadwal sensus penduduk, …

Read More »

KPU Banten dan Perludem Adakan Lomba Aplikasi Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan perlombaan aplikasi digital pilkada. Bertajuk “Pilkada Banten Apps Challenge”, lomba ini bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan pilkada dengan insentif total hadiah 32 juta rupiah. …

Read More »

Partai Mesti Menempatkan Perempuan di Nomor Urut Satu

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …

Read More »

Waktu Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Menyulitkan Peserta Pemilu

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif (pileg). Waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan menyulitkan peserta pemilu dalam mengajukan sengketa. Di dalam RUU, ketentuan waktu …

Read More »