Berita

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024 terkait keterwakilan perempuan minimal 30 persen. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Gorontalo 6, karena partai politik …

The Asian Network for Free Elections (ANFREL) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) merilis laporan akhir pemantauan internasional pada Pemilu 2024. Mereka mencatat penyalahgunaan sumber negara menjadi …

The Asian Network for Free Elections (ANFREL) merilis laporan akhir pemantauan internasional untuk Pemilu Indonesia 2024. Dalam laporannya, ANFREL merekomendasikan agar ketentuan dan undang-undang terkait kualifikasi kandidat, termasuk persyaratan usia, diatur dengan rinci agar kriteria kelayakan jabatan politik memiliki kualifikasi …

Kamis (6/6), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara permohonan sengketa hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Coklit akan dilakukan dengan serentak dalam waktu satu bulan mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. “Coklit akan diselenggarakan Insya Allah tanggal …

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini berharap ada larangan tertulis pembagian bansos di Pilkada 2024. MK memerintahkan distribusi bansos harus diatur kapan waktu dan siapa yang mendistribusikan untuk mencegah politisasi bansos. KPU dan pihak-pihak otoritas lainnya …

Tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung. Hingga 19 Agustus 2024, bakal calon perseorangan akan memenuhi persyaratan dukungan berupa dokumen dukungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah tahapan yang sedang berlangsung, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan …

22 April 2024, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memasukkan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan …

Ahli Hukum Tata Negara STH Jentera Bivitri Susanti menilai putusan MA soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon merupakan penggunaan hukum dan pengadilan dengan cara-cara culas. Dalam putusan tersebut menurutnya masalahnya bukan sekedar disintegragrasi saja, melainkan cara …

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai logika dari Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024 tidak masuk akal. Para hakim seharusnya memutus putusan ini dengan menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 …