Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi rilis Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024 pada 7 Maret 2024. Melalui laporan ini, publik dapat melihat total penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye. Pada …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada kemungkinan perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang masuk jadwal sidang pembacaan putusan dismissal tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Jika hal itu terjadi maka tersisa 90 perkara yang akan memasuki …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperhatikan potensi jual beli suara antar partai dalam sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif (PHPU Pileg 2024). Terlebih partai-partai yang hampir mencapai ambang batas parlemen 4% dan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil pemantauan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024. Berdasarkan temuan Perludem, didapati sebanyak 263 permohonan, sementara data Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 285. Penggelembungan dan pengurangan suara paling banyak dipermasalahkan di PHPU Pileg …

Kelompok akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) kirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta presiden dan DPR menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan …

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah pasal multitafsir berpotensi membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik, salah satunya pada Pasal 50 …

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak DPR dan presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) karena substansinya tidak ditujukan memperkuat kewenangan dan kelembagaan MK. PSHK menilai pembahasan Perubahan Keempat UU …

Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan gubernur, bupati dan walikota yang sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tidak diperbolehkan mencalonkan kembali. Undang-Undang Pilkada menetapkan bahwa seseorang yang telah menjabat selama dua periode, baik berturut-turut …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan maju pada Pilkada 2024 diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan, aturan tersebut berlaku baik bagi anggota …