Berita

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting pada Pemilu 2024 karena dianggap rawan terjadi kecurangan. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menegaskan perlu ada pengawasan ketat terhadap ASN, karena isu netralitas ASN erat kaitannya dengan dinasti politik. Pemerintah harus …

Pemilu 2024 dianggap memiliki banyak permasalahan yang justru datang dari penyelenggara pemilu, hal itu membuat proses pengawalan pemilu menjadi sulit dilakukan. Alhasil banyak kebijakan-kebijakan mengalami kemunduran yang menyebabkan proses pemilu tidak berjalan dengan demokratis. Masalah kemandirian penyelenggara pemilu dinilai menjadi …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan Catatan Awal Tahun (Cawahu) untuk merekam dan merefleksikan semua peristiwa terkait isu kepemiluan dan demokrasi sepanjang tahun 2023. Agenda reformasi elektoral perlu didorong untuk perbaikan sistem pemilu dan seluruh kerangka ketentuan pemilu. Perludem …

Suara perempuan masih dianggap senyap dalam politik dan kebijakan publik hal itu disebabkan masih kuatnya kultur patriarki di Indonesia. Dampaknya perempuan tidak lepas dari kekerasan berbasis gender dalam pemilu, hal itu tercermin dari banyaknya perempuan yang masih mengalami peminggiran di …

Kelompok lanjut usia (Lansia) kerap menemui keterbatasan fisik, akses, hingga minimnya pelayanan dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Untuk memenuhi hak pilih lansia pada Pemilu 2024 mendatang, perlu pendekatan khusus selama proses pemilu hingga pelaksanaan pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …

Sistem politik Indonesia hanya menempatkan demokrasi sebagai alat untuk meraih kekuasaan, sehingga demokrasi berjalan sebatas prosedural saja. Padahal inti demokrasi adalah masyarakat yang berdaya, karena tanpa hal itu negara tidak akan bisa eksis dan demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. …

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyak logistik rusak di sejumlah daerah pada pendistribusian tahap I dan tahap II. Berdasarkan pengawasan distribusi logistik tahap I (13 September- 11 November 2023) terdapat kerusakan kotak suara, bilik suara, tinta, dan kabel ties …

Koalisi masyarakat sipil meluncurkan platfrom kecuranganpemilu.com untuk memantau dan mengawasi kecurangan Pemilu 2024. Melalui kanal tersebut masyarakat dapat membuat laporan dugaan terjadinya kecurangan pemilu dan mengawal pemilu berjalan dengan demokratis. “Jika ada yang melaporkan nanti akan ada keterangan pelanggaran administrasi, …

Sistem hukum dan lembaga berwenang menangani Pemilu sebenarnya sudah cukup baik di Indonesia. Melalui kewenangan masing-masing lembaga itu harusnya kecurangan dan kekerasan yang merusak prinsip Pemilu demokratis dapat ditanggulangi. “Jika pelanggaran administrasi Pemilu ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), kode …

Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam proses dan hasil Pemilu. Hal itu akibat terjadinya pelanggaran etik pada masing-masing penyelenggara Pemilu dan penyelenggara negara. Padahal keduanya sangat menentukan kualitas Pemilu yang demokratis. “Ini mungkin pertama kali Pemilu belum dimulai, baik …