Selasa (10/12), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menyelenggarakan Seminar Nasional Ke-28 dengan tema “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan”. Dalam seminar ini, hadir penyelenggara pemilu daerah, para ahli politik, juga pegiat pemilu yang memberikan catatannya atas …
Read More »
11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pengujian undang-undang yang dilakukan ICW dan Perludem atas Pasal UU Pilkada soal pencalonan para mantan napi di Pilkada. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini yakin MK akan kabulkan permohonan …
Read More »
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) meluncurkan buku mengenai teknologi pemilu di Jakarta (3/12). Bertajuk “Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu”, buku yang ditulis dua peneliti Perludem, Heroik Mutaqien Pratama dan …
Read More »
Di dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, syarat mengundurkan diri dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), dan …
Read More »
Pada rapat konsultasi di ruang rapat Komisi II, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Selatan (4/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa pihaknya kembali memasukkan norma larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah …
Read More »
Senin (4/11), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat untuk mendengarkan konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dua rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni PKPU Rekrutmen Penyelenggara Pilkada Ad hoc dan RPKPU Pencalonan Kepala Daerah …
Read More »
Sebagaimana dilaporkan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih ada 34 daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Penerimaan Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Daerah (KPUD). Padahal, batas …
Read More »
Indonesia Legal Roundtable (ILR) mempublikasi hasil riset mengenai penegakan hukum pidana pemilu pada Pemilu 2019. Salah satu temuannya yakni, bahwa dari 348 kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum inkracht, hanya 13 kasus yang terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Sisanya, 335 …
Read More »
Indonesian Legal Roundtable (ILR) merilis hasil kajian mengenai tindak pidana pemilu pada Pemilu Serentak 2019. Hasil kajian menunjukkan beberapa fakta. Simak sebagai berikut. Terdapat 348 kasus putusan pidana pemilu dengan putusan inkracht. Dari 348 kasus, hanya ada 13 kasus terkait …
Read More »
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur salah satu syarat untuk menjadi …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
