Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengeluarkan surat edaran baru sebagai pengganti surat edaran yang telah dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Surat edaran lama dinilai terkesan membatasi jenis pemilih yang dapat mengurus surat pindah memilih hingga H-7 …

Misinformasi terjadi diantara publik awam dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Banyaknya kasus-kasus penanganan pelanggaran yang tak membuahkan hasil putusan pengadilan dimaknai sebagai keberpihakan oleh publik. Resah akan hal tersebut, anggota-anggota Bawaslu mulai sering berbicara tentang kemandulan Sentra Penegakan Hukum …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Bawaslu telah melantik pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Namun, dari jumlah keseluruhan pengawas yang dilantik, masih kurang 7 persen. “Kami sudah melantik pengawas TPS. 93 …

Dalam rangka Election Visit Program (EVP) Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang 31 lembaga/kementerian pemerintah Indonesia, 18 universitas, 18 lembaga masyarakat sipil dalam negeri, 33 KPU negara asing, 11 lembaga asing non pemerintah, dan 38 kedutaan besar negara …

Dari pemantauan yang dilakukan selama masa kampanye, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menemukan beberapa temuan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri). Salah satu kasus yang disinggung KIPP yakni dugaan ketidaknetralan oknum aparatur …

Tiga mantan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dua mantan pengawas tingkat kabupaten mengajukan uji materi atas Pasal 92 huruf c Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, berikut penjelasan Pasal dan lampirannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut …

Pasal 383 ayat (2) yang berisi norma bahwa ketentuan penghitungan surat suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai dapat membuat hasil pemilu rentan dipersoalkan, karena penghitungan lima jenis …

Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara hukum sehingga harus menjadi tahanan, dan harus menjalankan tugas pada hari pemungutan suara, dapat mengurus surat pindah memilih hingga paling …

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu digugat oleh dua orang mahasiswa rantau, yakni Joni Iskandar dan Roni Alfian Saritonga sebagai pemohon perkara No.19, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan empat pemohon lain dari perkara No.20. Pasal ini …

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan …