Berita

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit anggaran negara yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (16/10), Komisi II menegaskan mengenai pembiayaan dana saksi partai politik oleh negara. Evaluasi Pilkada 2018 dimana terjadi kekosongan saksi peserta pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil seleksi anggota KPU Daerah (KPUD) provinsi Jawa Barat dan KPUD di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil dinilai Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) janggal karena adanya penggantian hasil seleksi atas sejumlah nama …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau agar masyarakat berusia minimal 17 tahun atau akan berusia 17 tahun pada 17 April 2019 untuk datang ke kantor desa atau kelurahan setempat pada pukul 10 pagi guna mengecek data diri. KPU, melalui posko pelayanan …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dalam status Facebooknya menjelaskan bahwa kampanye di tempat pendidikan adalah kegiatan terlarang. Aturan ini telah diterapkan sejak Pemilu 2009 dan pada tiga kali gelombang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2015, 2017, dan …

Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta II nomor urut dua dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), David H. Rahardja, ditemukan oleh Panitia Pengawas Kelurahan (Panwaskel) Pegangsaan Dua, Nur Alia Azis, tengah membagikan minyak goreng cap …

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan beda kampanye negatif dengan kampanye hitam atau black campaign. Dalam hukum kepemiluan, kampanye negatif diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 280 …

Terdapat empat norma di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang memuat larangan politik uang. Satu, Pasal 523, berisi larangan politik uang pada saat kampanye. Dua, Pasal 523 ayat (2), larangan saat masa tenang. Tiga, Pasal 523 ayat (3) larangan pada hari …

Undang-Undang (UU) Pemilu menunjukkan celah dalam penegakan hukum terhadap kasus mahar politik. Jika UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberikan sanksi pidana, tidak halnya dengan UU Pemilu. Dengan kata lain, meskipun Pasal 228 UU Pemilu menyatakan larangan mahar politik, …

Berbeda dari Undang-Undang (UU) Pilkada No.10/2016 yang menyatakan bahwa subjek atau pelaku tindak pidana politik uang adalah setiap orang, subjek di dalam UU Pemilu No.7/2017 tentang penindakan politik uang pada masa kampanye dan masa tenang hanya tim kampanye atau pelaksana …