Berita

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Juli 2018 yang melarang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bergerak cepat mematuhi putusan MK. KPU mesti menyurati calon anggota DPD yang diverifikasi berasal …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja mengeluarkan laporan hasil pengawasan terhadap data bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. Diketahui, terdapat 199 bacaleg mantan narapidana korupsi di dalam daftar bacaleg yang diajukan …

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas beberapa lembaga pemantau pemilu dan demokrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada publik. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sehingga KPU wajib memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan informasi …

Rabu (25/7), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, melantik 81 orang anggota Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, telah terdapat 188 anggota Bawaslu di 34 provinsi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu RI, diketahui bahwa jumlah …

Pada audiensi kepada Presiden RI, Joko Widodo, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan sosialisasi dan imbauan moral kepada seluruh pengurus partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam sosialisasi, Bawaslu mengimbau agar partai politik peserta …

Selasa (24/7), Presiden RI, Joko Widodo, menerima audiensi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Bogor, Jawa Barat. Pada audiensi tersebut, Bawaslu mendorong komitmen Presiden untuk mengajak semua pihak, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Tentara …

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang …

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.31/2018 menyatakan bahwa frasa hari di dalam Pasal 468 ayat (2)Undang-Undang (UU) Pemilu bermakna hari kerja, bukan hari kalender. Pemaknaan hari kerja ditujukan untuk menyamakan perlakuan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha …

Erik Fitriadi dan kawan-kawan menggugat syarat minimal usia Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, m, dan o Undang-Undang (UU) Pemilu. Syarat minimal usia 25 tahun …

Selain memutuskan bahwa aturan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebanyak tiga orang tak berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan bahwa aturan tiga orang untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak rasional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) …