Newsletter edisi Oktober 2024 membahas isu utama terkait penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap, yang memicu kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada 2024. Penghilangan kolom ini mengurangi akses masyarakat untuk memverifikasi hasil pemilu, sehingga rentan terhadap manipulasi. Sebagai respons, …
Read More »Buletin
Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi VIII
Newsletter edisi September 2024 menyoroti masalah dalam penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024, yang gagal menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kendala teknis, seperti lambatnya server dan sulitnya akses publik terhadap data, memperburuk kepercayaan pada teknologi ini. Selain itu, terdapat eksploitasi data pribadi …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi VII
Newsletter ini menyoroti beberapa isu krusial dalam pemilu, dimulai dengan skandal pencatutan KTP warga oleh calon independen Dharma-Kun dalam Pilkada DKI Jakarta, yang menimbulkan pelanggaran etika dan hukum. Selain itu juga membahas manipulasi data pribadi dan pentingnya pengawasan yang lebih …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi VI
Pada Juni 2024, terjadi kebocoran data dari Pusat Data Nasional (PDN) yang menggegerkan Indonesia, menyoroti kelemahan dalam keamanan siber nasional. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terhadap proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Manipulasi data pemilih yang bocor dapat …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi V
International Foundation for Electoral Systems (IFES) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada Buletin edisi Mei 2024 kali ini mengangkat isu mengenai keterbukaan informasi dan penanganan disinformasi menjelang Pilkada Serentak 2024. Buletin ini menyoroti Transparansi dan akses data pilkada …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu IV
Rancangan Revisi Undang Undang Penyiaran mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sipil. Pasal yang paling kontroversial ialah Pasal 50 B ayat (2) huruf c, yang mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Hal lain yang dipermasalahkan yakni, pemberian wewenang kepada Komisi Penyiaran …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi III
Kamis (28/3), Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menyelenggarakan workshop penguatan kapasitas “Tren Regulasi Digital di Berbagai Negara”. Pada workshop ini, tiga narasumber hadir membagikan perspektif baru dan pengalaman regulasi digital di negara lain. Wijayanto, Associate Professor Digital Politics and …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi II
Dalam teknologi pemilu, dikenal dua istilah yang berbeda, yakni teknologi pemilu dan teknologi pungut hitung. Teknologi pemilu merujuk pada teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan-tahapan pemilu, baik secara keseluruhan atau bersifat parsial pada tahapan pemilu tertentu. Teknologi pemilu mencakup teknologi …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi I
Sepanjang tahun 2023, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 1.292 disinformasi politik. Jumlah disinformasi politik di tahun ini lebih banyak dua kali lipat dari tahun 2019-tahun terselenggaranya Pemilu 2019-dimana ditemukan 644 disinformasi. Jumlah disinformasi politik di tahun 2023 memang …
Read More »Setelah 20 Tahun Reformasi
[UNDUH | Newsletter 20 Tahun Reformasi] INDONESIA dalam 20 tahun Reformasi tentu saja disimpulkan lebih baik dibanding keadaan yang melatarbelakangi Reformasi. Enam Agenda Reformasi penting jadi rujukan untuk menjelaskan dinamika selama dua dekade. Apakah trennya terus membaik? Apa saja …
Read More »