Kliping Berita

Mahkamah Konstitusi diharapkan membatasi ruang lingkup pemeriksaan gugatan perselisihan hasil pemungutan dan pengitungan suara ulang pemilihan kepala daerah tahun 2020. Tak hanya mempercepat proses persidangan, masyarakat pun akan semakin cepat mendapatkan kepala daerah-wakil kepala daerah definitif. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Konstitusi …

Tahapan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah belum bisa dimulai akibat belum tersedianya anggaran. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah agar tahapan pemungutan suara ulang tidak terganggu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra di Jakarta, …

Anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Boven Digoel, Papua, belum terealisasi. Padahal, penyelenggara pilkada dihadapkan dengan batas waktu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU itu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana …

Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (15/4/2021), yang membatalkan kemenangan calon bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Riwu Kore, akibat persoalan kewarganegaraan, menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengintegrasikan data lintas instansi. Tanpa pembenahan integrasi data, kasus seperti Orient bisa terus …

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta agar pengamanan dan persiapan pemungutan suara ulang pilkada di tiga kabupaten di wilayahnya dilakukan maksimal. Ia mengingatkan para petahana yang ikut bertarung atau terkait dengan pilkada untuk tidak mengganggu proses pemilihan. ”Tadi saya koordinasi …

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan tiga perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (15/4/2021). Sejumlah pengamat pemilu dan demokrasi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengabaikan aspek prosedural sehingga dapat mengabulkan permohonan para …

Sebanyak 72 dari 129 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Kekalahan yang dialami 55 persen calon kepala daerah dinasti politik itu menunjukkan resistensi pemilih terhadap praktik dinasti politik di daerah. Temuan …

Tahapan pemilihan umum diharapkan dimulai lebih awal agar kompleksitas pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional di 2024 bisa ditangani lebih baik. Pengalaman Pemilu 2019 menjadi bekal keyakinan publik bahwa penyelenggara pemilu akan mampu mempersiapkan hajatan politik lima tahunan serentak nasional tersebut. …

Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu memiliki perbedaan indikator dalam menangani pelanggaran politik uang. MK mengacu pada seberapa besar praktik tersebut mampu memengaruhi pilihan pemilih dan memengaruhi hasil rekapitulasi suara. Sementara Bawaslu menilai, pembuktian politik uang cukup melalui peristiwa pemberian …

Kesimpulan dari Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 bentukan DPR yang akan disampaikan, Kamis (8/4/2021), bakal dijadikan masukan bagi tim kerja bersama lintas-instansi yang mengkaji persiapan Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini agar permasalahan yang terjadi …