Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS – Biaya pengawasan Pemilu 2019 mencapai Rp 14,2 triliun. Jumlah ini meningkat 245 persen dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang menelan biaya Rp 4,12 triliun. Meski mengakui ada kenaikan, alokasi anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum …

JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih di luar negeri untuk Pemilu 2019 dinilai belum mencerminkan realitas jumlah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum serta instansi terkait didorong untuk lebih aktif mendatangi …

JAKARTA, KOMPAS – Tiga unsur penyelenggara pemilihan umum perlu segera bertemu dalam forum tripartit untuk memecahkan persoalan terkait putusan sengketa pencalonan anggota legislatif yang merupakan bekas napi kasus korupsi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan main di tingkat teknis oleh penyelenggara pemilu …

JAKARTA, KOMPAS – Indeks Demokrasi Indonesia 2017 mengindikasikan kondisi demokrasi Indonesia sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya, tapi relatif stagnan jika dilihat dalam rentang waktu hampir satu dekade. Penguatan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik, kaderisasi, dan pendidikan politik warga yang …

JAKARTA, KOMPAS- Sepanjang waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum membuka ruang konsultasi bagi partai politik dan bakal calon yang ingin berkonsultasi tentang syarat administrasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan administrasi jika …

JAKARTA, KOMPAS –   Memasuki masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum meminta para elite politik dan kandidat berkompetisi secara baik. Elite diharapkan bisa ”bertarung” menawarkan program, bukan justru saling menghina maupun saling …

JAKARTA, KOMPAS – Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 sudah akan dibuka pada Sabtu (4/08/2018) hingga 10 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan partai politik agar selain mempersiapkan konsolidasi politik, juga mulai mempersiapkan administrasi pencalonan dan pemenuhan …

JAKARTA, KOMPAS – Jawaban atau keterangan Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu semestinya dioptimalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sarana verifikasi fakta-fakta kecurangan pilkada. Mampu atau tidaknya KPU daerah dan Panwaslu …

JAKARTA, KOMPAS – Partai politik ramai-ramai mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD untuk Pemilu 2019 yang terindikasi merupakan bekas napi perkara korupsi. Komisi Pemilihan Umum berharap regulasi untuk menyaring caleg yang pernah bermasalah hukum ini bisa diadopsi saat …

JAKARTA, KOMPAS — Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang calon anggota DPD di Pemilu 2019 merangkap pengurus partai politik, Dewan Perwakilan Daerah berkirim surat ke Komisi Pemilihan Umum. KPU diharapkan mengkaji sungguh-sungguh putusan itu dan memperhatikan hak politik para calon anggota DPD. …