Kliping Berita

Sejumlah persoalan terkait regulasi masih menghantui pelaksanaan Pilkada 2020. Meskipun mendesak, revisi UU Pilkada belum juga diagendakan pemerintah dan DPR. Keduanya sibuk merevisi UU lain yang kini dipersoalkan masyarakat. Akibatnya, sebagian daerah masih belum memiliki naskah perjanjian hibah daerah atau …

Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah …

Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada. Lebih kurang 30 persen dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak …

Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan pilkada oleh pemerintah daerah. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka …

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya bentuk lembaga pengawas pada Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2019. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Mahkamah Konstitusi, Senin (9/9/2019), akan memeriksa uji materi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diajukan pimpinan partai lokal Papua. Uji materi dilakukan karena pemohon menilai aspirasi mereka untuk mendirikan partai lokal Papua terkendala dengan UU …

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu diminta segera duduk bersama membahas perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pengawas pemilihan atau Bawaslu. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada, khususnya mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu, perlu dicarikan solusi secepatnya. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara …

Selain anggota DPR terpilih, masih ada 17 anggota DPD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Mereka antara lain dari Kepulauan Riau (3 orang), Kalimantan Selatan (3 orang), Papua (3 orang), dan Papua Barat (3 orang). Dua hari seusai penetapan, masih terdapat …

Sebagian warga cenderung permisif  terhadap praktik politik uang. Ini jadi persoalan serius bagi  integritas pemilu dan demokrasi. Hal itu terlihat  dalam hasil survei yang  dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada  27 April-5 Mei 2019 terhadap 1.500 …

Penegakan nomokrasi atau kedaulatan hukum perlu dijaga agar dapat terus berjalan seimbang dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan negara Indonesia. Hal ini penting karena dalam menjalankan demokrasi, Indonesia kerap kali melupakan penegakan kedaulatan hukum yang akhirnya berujung pada berbagai macam …