Liputan Khusus

Pada talkshow “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” yang ditayangkan oleh Kompas TV pada Kamis (26/7), Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) “goblok” atas Putusan No.30/2018 yang melarang anggota partai politik …

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melanjutkan gugatannya atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berisi ketentuan bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah tidak pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama dua …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya 199 bakal calon anggota legislatif (bacaleg)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mantan narapidana korupsi di dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2019. 199 bacaleg ini tersebar di 11 provinsi, …

Rumahpemilu.org melakukan penelusuran terhadap latar belakang terhadap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Jambi. Hasilnya, terdapat delapan nama mantan narapidana kasus korupsi yang diajukan oleh enam partai politik peserta pemilu. Satu, Idham Kholid, bacaleg dari Partai …

Asian Network for Free Election (ANFREL) melaporkan bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) Kamboja yang akan dilangsungkan pada 29 Juli 2018 mendatang tak akan berjalan demokratis sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang bebas dan adil. Kamboja diselimuti iklim politik yang suram dimana …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.30/2018 yang menggugat frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf i Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini berkaitan dengan persyaratan perseorangan menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Pemohon, Muhammad Hafiz, merupakan seorang warga …

Senin (23/7), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.7/2017, yang mengatur anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota berjumlah tiga atau lima orang, bertentangan dengan Pasal 2 2E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tak …

Jumlah pilkada satu pasangan calon (paslon) atau pilkada paslon tunggal di 2018 meningkat dari Pilkada 2015 dan 2017. Jika pada Pilkada 2015 dan 2017 paslon tunggal ada di 3 dan 9 daerah, di 2018 ada 15 daerah. Uniknya di 2018, …

“Kami di Perludem,  mendaftarkan diri untuk akreditasi sebagai pemantau karena dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada pemilu kita akhir-akhir ini, yakni negara kuat tapi masyarakat sipil melemah. Maka, kami mendaftar untuk menunjukkan bahwa meskipun negara kuat, gerakan masyarakat sipil juga …

Pemberian bantuan dana terhadap partai politik di Indonesia selama ini dinilai tak menggunakan paradigma yang jelas. Pasca reformasi, skema yang digunakan berubah-ubah dan proses penetapan besaran tak ditransparansi. Pada era Presiden Gus Dur misalnya, bantuan keuangan partai politik yang diberikan …