Hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019, telah ditetapkan terdapat 185.732.093 pemilih. Adapun wilayah dengan pemilih terbanyak terdapat pada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang berturut-turut sebanyak 32, 30, dan 27 juta orang pemilih. …
Read More »Liputan Khusus
Pecat Staf Data Tanpa Prosedur yang Benar, Ketua KPU Nagekeo Diberhentikan Tetap DKPP
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nagekeo, Wigbertus Ceme, berdasarkan putusan DKPP No. 186/DKPP-PKE-VII/2018. Wigbertus dinilai tidak akuntabel dan tidak profesional dengan mengeluarkan surat pemberhentian terhadap salah satu staf Divisi Data KPU Nagekeo, Abdul …
Read More »Perbaikan DPTHP Diperpanjang Hingga 60 Hari
Minggu (16/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Pada rapat pleno, KPU RI menjelaskan upaya tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik yang menghendaki penyempurnaan terhadap DPT Pemilu …
Read More »Anatomi Caleg Pemilu 2019, Ada Harapan Perbaikan Kualitas DPR RI?
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempublikasi hasil riset mengenai anatomi profil calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Pemilu 2019. Salah satu temuan menarik, 49 persen caleg berdomisili di Jakarta. Terhadap hasil temuan ini, Peneliti Formappi, Lucius …
Read More »Kontraproduktif dan Melelahkan! Kisruh KPU-Bawaslu Mesti Disudahi di Jalur Hukum
Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) `dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti disudahi. Pihak ketiga, yakni Mahkamah …
Read More »Perorangan Minta MK Batasi Dana Kampanye Dari Paslon Presiden-Wapres
Tiga perorangan warga negara Indonesia (WNI) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 326 Undang-Undang (UU) No.7/2017 atau UU Pemilu terhadap Pasal 22 E ayat (1) dan 28 D ayat (1) UU Dasar (UUD) 1945. Ketiganya menilai penting …
Read More »11 Caleg Mantan Koruptor yang Diloloskan oleh Bawaslu, 3 dari Partai Gerindra
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sebelas calon anggota legislatif (caleg) yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiga di antaranya merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Muhamad Taufik, caleg pada Pemilihan Anggota …
Read More »Patuhi Putusan MK tentang Keanggotaan DPD, Surat Persetujuan Pengunduran Diri Tak Diperlukan?
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundurkan diri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan atau Anggota DPD. Dalam revisi yang telah …
Read More »Pasal 348 Jadi Perdebatan, Komisi 2 Minta Pindah Memilih Minimal Dapat 3 Surat Suara
Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu mengatur hak pilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Contoh pertama, apabila Mawar terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan A Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian akan pindah memilih ke Provinsi Sumatera Utara, maka Mawar hanya akan …
Read More »Kemendagri Akan Selesaikan Masalah E-KTP Paling Lambat Desember 2018
Permasalahan hak pilih menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Undang-Undang (UU) Pemilu memberi mandat agar hak pilih berbasis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) …
Read More »