Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melanjutkan gugatannya atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berisi ketentuan bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah tidak pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama dua …
Read More »Liputan Khusus
Bawaslu RI Temukan 199 Bacaleg DPRD Mantan Narapidana Korupsi, Gerindra dan Golkar Paling Banyak Ajukan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya 199 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mantan narapidana korupsi di dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2019. 199 bacaleg ini tersebar di 11 provinsi, …
Read More »Tujuh Bacaleg DPR Provinsi Jambi Mantan Narapidana Korupsi
Rumahpemilu.org melakukan penelusuran terhadap latar belakang terhadap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Jambi. Hasilnya, terdapat delapan nama mantan narapidana kasus korupsi yang diajukan oleh enam partai politik peserta pemilu. Satu, Idham Kholid, bacaleg dari Partai …
Read More »ANFREL: Pemilihan Legislatif Kamboja 2018 Tak Akan Berjalan Demokratis
Asian Network for Free Election (ANFREL) melaporkan bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) Kamboja yang akan dilangsungkan pada 29 Juli 2018 mendatang tak akan berjalan demokratis sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang bebas dan adil. Kamboja diselimuti iklim politik yang suram dimana …
Read More »Kembalikan Muruah DPD, MK Larang Anggota Partai Politik Mencalonkan Diri sebagai Anggota DPD
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.30/2018 yang menggugat frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf i Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini berkaitan dengan persyaratan perseorangan menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Pemohon, Muhammad Hafiz, merupakan seorang warga …
Read More »Tak Rasional, MK Hapus Aturan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota Tiga Orang
Senin (23/7), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.7/2017, yang mengatur anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota berjumlah tiga atau lima orang, bertentangan dengan Pasal 2 2E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tak …
Read More »12 Daerah Pilkada Paslon Tunggal 2018, 6 Paslon Tak Dapat Dukungan Mayoritas, Ada Apa?
Jumlah pilkada satu pasangan calon (paslon) atau pilkada paslon tunggal di 2018 meningkat dari Pilkada 2015 dan 2017. Jika pada Pilkada 2015 dan 2017 paslon tunggal ada di 3 dan 9 daerah, di 2018 ada 15 daerah. Uniknya di 2018, …
Read More »Jumlah Pemantau Pemilu Makin Sedikit, Perludem: Masyarakat Sipil Tak Boleh Melemah
“Kami di Perludem, mendaftarkan diri untuk akreditasi sebagai pemantau karena dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada pemilu kita akhir-akhir ini, yakni negara kuat tapi masyarakat sipil melemah. Maka, kami mendaftar untuk menunjukkan bahwa meskipun negara kuat, gerakan masyarakat sipil juga …
Read More »Bantuan Dana Partai, Politik Elektoral, dan Fenomena Kartelisasi
Pemberian bantuan dana terhadap partai politik di Indonesia selama ini dinilai tak menggunakan paradigma yang jelas. Pasca reformasi, skema yang digunakan berubah-ubah dan proses penetapan besaran tak ditransparansi. Pada era Presiden Gus Dur misalnya, bantuan keuangan partai politik yang diberikan …
Read More »Lokataru Foundation: Kotak Kosong Makassar adalah Muruah Rakyat, Penyelenggara Jangan Manipulasi Hasil Pilkada
Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjaga muruah kedaulatan rakyat Makassar terkait proses rekapitulasi suara Pilkada Kota Makassar. Lokataru menilai, kemenangan kotak kosong atas pasangan calon (paslon) Munafri Arifuddin- Rachmatika Dewi merupakan wujud keinginan masyarakat Makassar …
Read More »