Liputan Khusus

Pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 diwarnai oleh ujaran seksis dan nuansa kekerasan berbasis gender secara verbal yang dilontarkan peserta dalam sejumlah kesempatan. Peserta pilkada yang melakukan kekerasan berbasis gender baik verbal maupun fisik hanya melihat perempuan sebagai objek politik demi mendulang …

Politik uang selalu menjadi salah satu potensi kerawanan pemilu termasuk pilkada. Sayangnya, prosedur penegakan pelanggaran politik uang cukup rumit, sehingga tidak banyak yang terungkap. Masa kampanye pilkada Kota Jogja sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Setidaknya sampai awal November ini, …

Praktek politik uang selalu berpotensi terjadi dalam setiap pemilu dan pilkada. Seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, politik uang tak lagi berpengaruh signifikan pada preferensi pemilih. Pada Mei 2024 lalu, Muda Bicara ID merilis hasil survey terhadap 140 responden yang …

Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ini negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan alokasi yang masih sangat minim, hanya 1,5% dari …

Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 masih menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye, mulai persoalan buruknya pelaporan administrasi …

Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu diduga dilakukan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi warga, …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi terjadi berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Potensi kecurangan tersebut berupa praktik politik dinasti hingga penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan. Themis Law Firm menemukan setidaknya terdapat 35 daerah, terdiri …

Komisi Pemilihan Umum mempunyai standar kontrol untuk menjaga kualitas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Standar ini pun menjadi dasar KPU DKI Jakarta untuk menjawab saran perbaikan pendaftaran pemilih dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …