Senin (12/4) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan oleh 53 pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur. Total dana awal yang diterima oleh 53 paslon mencapai 44,47 miliar rupiah. Jumlah ini hanya selisih …
Read More »Liputan Khusus
Mengukur Akuntabilitas Para Paslon di Pemilihan Bupati/Wali Kota 2018, Laporan Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disetorkan oleh 431 pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Pilkada 2018. Sejumlah isu menguap, seperti adanya ketidaksinkronan antara jumlah penerimaan dan …
Read More »AMAN: Jika Negara Tak Jamin Hak Pilih Masyarakat Adat, Mereka Tak Perlu Anggap Negara Ada
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Somboliggi, mengatakan bahwa telah banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan hak memilih warga masyarakat adat di Indonesia. Terutama kelompok masyarakat adat yang menetap di wilayah konflik lahan dan …
Read More »Detil Argumentasi Bawaslu Tak Loloskan Permohonan PKPI
Selasa (6/4), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar sidang pembacaan putusan terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Bawaslu memutuskan untuk menolak seluruh dalil yang dimohonkan PKPI terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam pembacaan pertimbangan, Bawaslu menjabarkan detil …
Read More »LADK Paslon Cagub-Cawagub di 17 Provinsi, 8 Paslon di Bawah 6 Juta Rupiah
Benefits of 99papers. Buying papers from 25 on ita s find someone elsea s. Where Do I got a finance business for any difficulty at tax time to make some time to get immediate answers. Assignment Help 553 ideas US …
Read More »Bawaslu RI Tetapkan PBB Jadi Peserta Pemilu 2019, Ini Pertimbangan Putusannya
Tok! Tok! Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019. PBB mendapat nomor urut 19, mengikuti nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. “Dalam eksepsi perkara, mengabulkan permohonan …
Read More »Darurat Integritas Peserta dan Penyelenggara Pilkada
Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup tapi juga karena adanya kasus suap dalam keanggotaan penyelenggara pemilu. Regulasi pemilu dan kelembagaan KPU harus dibenahi …
Read More »PKPI Duga KPU Ubah Data PKPI di Sipol dan Ganti Status PKPI Menjadi TMS
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuka forum mediasi antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun, setelah tiga kali mediasi, kedua pihak tak mencapai titik mufakat. PKPI menggugat KPU. “Kami memandang proses verifikasi belum …
Read More »PBB versus KPU, Rekonstruksi Keterangan Sidang Ajudikasi PBB
Pada persidangan ajudikasi sengketa hasil verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, saksi dari PBB dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan. PBB menghadirkan lima orang saksi dan KPU menghadirkan empat orang saksi. Saksi dari …
Read More »9 Pimpinan Partai di Daerah Maju Lewat Jalur Perseorangan
Demokrasi lokal selangkah lebih progresif dari demokrasi di tingkat nasional. Pasalnya, tersedia mekanisme jalur perseorangan yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang tak berasal dari partai politik. Dengan hal ini, rakyat dapat memilih calon pemimpin alternatif. Namun, fakta berbicara bahwa 51 …
Read More »