September 13, 2024

Liputan Khusus

Junaidi, KIP of Aceh: We Have Accepted Proofs of Valid Registration of Four Political Parties

The Elections Commission (KPU) has closed the 1×24 hours of political party registration extension period on Tuesday (10/17). At 24:00 local time, the registration process was concurrently closed by all KPUs all over Indonesia, including the Independent Elections Commission (KIP) …

Read More »

Data di Sipol yang Sebaiknya Terbuka untuk Publik

KPU menjanjikan akses Sipol bagi publik setelah tahap pendaftaran usai. Apa saja data yang sebaiknya dibuka? Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbilang terlambat membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada kalangan luas. Pada hari pertama pendaftaran partai politik calon peserta …

Read More »

Sengkarut Sipol dan Beratnya Syarat Partai Peserta Pemilu

Drama Sipol bermula dari beratnya syarat partai untuk menjadi peserta pemilu. Saat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu lalu, partai-partai berdebat soal syarat partai peserta pemilu. Tiga fraksi pada Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu—Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Nasdem—mengusulkan syarat …

Read More »

Partai Politik Nilai Sipol Masih Bermasalah

Beberapa partai politik menyampaikan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada umumnya, Sipol dinilai masih bermasalah dan tak cukup memudahkan partai. Sulitnya akses internet di beberapa wilayah Perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reza, …

Read More »

Fadli Ramadhanil: Protocol for Sipol Should be Regulated in Detail

The Initial phase of the 2019 National Elections has practically begun when the Elections Commission (KPU) officially started the political party registration process on Tuesday (10/03). KPU will refer to the KPU Regulations No. 11/2007 on Registration, Verification, and Approval …

Read More »

Keterangan DPR Terkait JR Pasal 173 UU No.7/2017 di Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait atas uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan sebagai …

Read More »

Bawaslu Jawa Barat: Dedi Mulyadi Belum Jadi Subjek Hukum Pemilu

Rabu (4/10), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Bawaslu Jawa Barat (Jabar) untuk melakukan kajian terkait mahar politik yang diadukan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bawaslu RI bahkan merekomendasikan agar Dedi dipanggil guna …

Read More »

Bawaslu RI: Sipol Tak Sesuai dengan Syarat Pendaftaran di UU dan Tak Bisa Diawasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol yang menjadi syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, dinilai tak memiliki landasan hukum dan tak …

Read More »

Panwas Baiknya Bantu Pelapor Penuhi Bukti Pelanggaran

Partisipasi publik yang rendah dalam melaporkan pelanggaran pemilu dinilai disebabkan oleh tiga hal, yakni sulitnya mekanisme pelaporan, jarak tempuh yang jauh ke tempat pelaporan, dan tak adanya perlindungan terhadap pelapor. Pelapor juga mesti melampirkan dua bukti pelanggaran agar laporannya dapat …

Read More »

Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi Hukum, Hasyim Asy’ari, menjabarkan mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Untuk mendaftar, Pimpinan partai politik tingkat pusat menyerahkan surat pendaftaran dan dokumen persyaratan secara lengkap. Dokumen yang diserahkan yakni dokumen pendaftaran yang …

Read More »