Liputan Khusus

Isu keterwakilan perempuan dalam politik kembali menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif …

Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …

Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, generasi muda memegang peran kunci dalam menentukan masa depan bangsa. Partisipasi aktif mereka dalam pemilu bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga dan diperkuat. Dengan …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Sebanyak 43 daerah di Indonesia diperkirakan bakal diisi calon tunggal pada Pilkada 2024. Artinya, daerah-daerah tersebut akan melawan kotak kosong saat pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Dari 43 daerah tersebut, terdiri atas 1 provinsi, 5 kota, …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mencatat fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi lokal. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, dari 545 daerah yang melaksanakan pemilihan, sebanyak 41 daerah hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Hal ini menandai tren …

Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ini negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan alokasi yang masih sangat minim, hanya 1,5% dari …

Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ini negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan alokasi yang masih sangat minim, hanya 1,5% dari …

Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 masih menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye, mulai persoalan buruknya pelaporan administrasi …

Publik dikejutkan dengan banyaknya pencatutan warga, khususnya warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pencatutan itu diduga dilakukan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi warga, …