Liputan Khusus

Syarat verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan isu penting yang mesti disorot dalam diskursus perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tak kunjung selesai. Verifikasi faktual akan menyaring partai politik yang akan berkompetisi pada pemilu legislatif. Syarat verifikasi harus memperlakukan partai …

Members of the Elections Commission (KPU) at regency/municipality level receive the most sanctions from the Election Management Bodies Ethical Council (DKPP). That is the bottomline of the analysis study conducted by the Center for Political Studies (Puskapol) of University of …

Calon anggota legislatif di nomor urut satu paling diuntungkan dan paling berpeluang terpilih dalam sistem pemilu terbuka terbatas. Perebutan nomor urut berpeluang berujung pada korupsi. Sistem pemilu selalu menjadi isu krusial dari awal hingga menjelang akhir pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. …

Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak …

Sistem pemilu terbuka terbatas diusulkan sebagai jalan tengah. Berpotensi melanggar konstitusi. Istilah sistem proporsional terbuka terbatas kembali muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Namun, kali ini rumusannya berubah dari draft awal yang diserahkan pemerintah. Sistem proporsional terbuka terbatas dalam …

Partisipasi pemilih di Pilkada Provinsi Banten 2017 meningkat tapi relatif belum tinggi. Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilihan …

A member of the Association of Professors on Constitutional and Administrative Law (APHTN-HAN), Refly Harun, says that if we really want free and fair elections, then we should never let the government and the parliament write the Elections Law for …

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta menilai bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi gerakan anomali politik. Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengeluarkan gagasan-gagasan yang tak sesuai dengan prinsip dan hukum tata negara. Salah …

Institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), layaknya piramida. KPU kabupaten/kota menanggung beban penyelenggaraan pemilu terbesar dibandingkan KPU provinsi dan KPU RI yang berfungsi sebagai regulator dan penanggungjawab akhir. Dalam konsep pemilu serentak, terutama Pemilu Serentak 2024, …

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini dinilai paling tertutup. Pembahasan UU Pemilu di masa-masa sebelumnya, yakni pembahasan UU No.22/2007, UU No.10/2008, dan UU No.8/2012, terbuka untuk publik. Publik diberikan akses hingga pada rapat Panitia kerja (Panja). “Saya mengikuti pembahasan …