Liputan Khusus

Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di luar Jawa menyatakan keberatan dengan dikuranginya anggota KPU di beberapa wilayah menjadi tiga orang. Alasannya secara umum yakni, kesulitan dalam pembagian divisi kerja dan kondisi geografis yang cukup berat. KPU Kabupaten Barito …

The new Elections Law contains a new provision which imposes that the Elections Commission must provide transparent ballot boxes for election process. Many people have suspicion that the provision was a special request by the Parliament members before the Bill …

Merujuk draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 Pasal 10, jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi adalah lima hingga tujuh. Dalam Lampiran Jumlah Anggota KPU Provinsi, jumlah anggota KPU di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI …

Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a menimbulkan kontroversi setelah Koran Republika (28/7) menerbitkan liputan khusus (lipsus) berjudul RUU Pemilu Diduga Berisi Pasal Selundupan. Penjelasan Pasal yang berbunyi bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna …

Members of the Parliament and the government finally agreed on the content of the new Elections Law Bill on predawn Friday (07/21) and they will immediately pass the Bill. Activists from the Association for Elections and Democracy (Perludem) argue that …

Setelah dibahas selama sembilan bulan, Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Ketua DPR, Setya Novanto, menetapkan Paket A secara aklamasi setelah diadakan voting untuk memutuskan waktu pengambilan keputusan atas pilihan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan …

“A democracy without demos, that is the people who have proper understanding of the mechanism and mode of democracy, has no reason whatsoever to implement democracy. It will only lead to a bunch of kratos, that is a group of …

Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru yang akan digunakan dalam penyelengaraan pemilu serentak pertama Indonesia malah menghasilkan sejumlah ketentuan yang tak sesuai dengan …

Indonesia telah selesai menentukan sistem pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) telah menjelaskan secara gamblang persyaratan dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A menjelaskan sebagai berikut. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipilih secara …