March 1, 2025

Liputan Khusus

Tambah Kursi, Tambah Masalah

Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan …

Read More »

Diaspora Indonesia: Tiga Alasan WNI di Luar Negeri Berhak Miliki Dapil Sendiri

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang organisasi Diaspora Indonesia ke rapat dengar pendapat guna menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembentukan daerah pemilihan (dapil) luar negeri.  Ketua Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri, Mohammad Al Arief, menyampaikan sedikitnya tiga alasan …

Read More »

UU Pemilu Menutup “Parpol Luar Parlemen” Turutserta

Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan tak mengubah syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Implikasinya, 12 partai peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta di pemilu serentak pertama Indonesia. Jika Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan …

Read More »

Tarik Ulur Isu Perempuan di Rapat Pansus RUU Pemilu

Isu perempuan di RUU Pemilu cenderung stagnan. Minimnya perempuan di rapat Pansus (30/5) membuat tak ada yang ngotot memperjuangkan isu perempuan. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa (30/5) tiba-tiba dibuka dengan …

Read More »

Ketua KPU RI: Seleksi Calon Anggota KPU Daerah Harus Hasilkan Anggota yang Profesional, Netral, Sehat, dan Berintegritas

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU berusaha memenuhi harapan publik akan penyelenggara pemilu daerah yang profesional, netral, dan berintegritas. Untuk mewujudkan itu, KPU akan membuat regulasi mengenai mekanisme, proses, dan tata cara rekrutmen yang cukup …

Read More »

Aceh Institute Demands More Independence for KIP and Bawaslu

Aceh Institute demands more independence for Aceh’s Election Commission (KIP) and the Election Monitoring Body (Bawaslu) in the Elections Law. Other than demanding a transfer of authority in managing the election from the Aceh’s Parliament (DPRA) to KIP, Aceh Institute …

Read More »

Perbandingan Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 1999-2014, Syarat Terus Diperketat

Menyorot penyusunan regulasi terkait syarat sebagai partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hari ini, Rumah Pemilu mengulas perbandingan pengaturan persyaratan pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi …

Read More »

Adilkah Syarat Verifikasi Parpol Peserta Pemilu?

Syarat verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan isu penting yang mesti disorot dalam diskursus perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tak kunjung selesai. Verifikasi faktual akan menyaring partai politik yang akan berkompetisi pada pemilu legislatif. Syarat verifikasi harus memperlakukan partai …

Read More »