Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan …
Read More »Liputan Khusus
Adding 15 More Seats in the Parliament, Government Will Waste 56 Billion every Year
Adding 15 more seats in Parliament will cause 56 billion budget wasteful spending every year. The Executive Director of Indonesia Budget Center (IBC, Roy Salam, criticizes the members of the Special Committee for the new Elections Law Bill who disparage …
Read More »Diaspora Indonesia: Tiga Alasan WNI di Luar Negeri Berhak Miliki Dapil Sendiri
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengundang organisasi Diaspora Indonesia ke rapat dengar pendapat guna menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembentukan daerah pemilihan (dapil) luar negeri. Ketua Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri, Mohammad Al Arief, menyampaikan sedikitnya tiga alasan …
Read More »UU Pemilu Menutup “Parpol Luar Parlemen” Turutserta
Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan tak mengubah syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Implikasinya, 12 partai peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta di pemilu serentak pertama Indonesia. Jika Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan …
Read More »Tarik Ulur Isu Perempuan di Rapat Pansus RUU Pemilu
Isu perempuan di RUU Pemilu cenderung stagnan. Minimnya perempuan di rapat Pansus (30/5) membuat tak ada yang ngotot memperjuangkan isu perempuan. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa (30/5) tiba-tiba dibuka dengan …
Read More »Ketua KPU RI: Seleksi Calon Anggota KPU Daerah Harus Hasilkan Anggota yang Profesional, Netral, Sehat, dan Berintegritas
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU berusaha memenuhi harapan publik akan penyelenggara pemilu daerah yang profesional, netral, dan berintegritas. Untuk mewujudkan itu, KPU akan membuat regulasi mengenai mekanisme, proses, dan tata cara rekrutmen yang cukup …
Read More »Government: There is No Methodological Justification for Adding Parliamentary Seats
Members of the Special Committee for the new Elections Law Bill propose an idea to increase the total number of seats in Parliament from 560 to 579 seats. The exact number of the addition was deduced after a simulation process …
Read More »Aceh Institute Demands More Independence for KIP and Bawaslu
Aceh Institute demands more independence for Aceh’s Election Commission (KIP) and the Election Monitoring Body (Bawaslu) in the Elections Law. Other than demanding a transfer of authority in managing the election from the Aceh’s Parliament (DPRA) to KIP, Aceh Institute …
Read More »Perbandingan Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 1999-2014, Syarat Terus Diperketat
Menyorot penyusunan regulasi terkait syarat sebagai partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hari ini, Rumah Pemilu mengulas perbandingan pengaturan persyaratan pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi …
Read More »Adilkah Syarat Verifikasi Parpol Peserta Pemilu?
Syarat verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan isu penting yang mesti disorot dalam diskursus perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tak kunjung selesai. Verifikasi faktual akan menyaring partai politik yang akan berkompetisi pada pemilu legislatif. Syarat verifikasi harus memperlakukan partai …
Read More »