Proyek KTP elektronik yang karut marut turut membawa permasalahan pada Pilkada 2017. Ia mencederai salah satu hak mendasar dalam pemilu: hak untuk memilih. Pembahasan UU No. 10/2016 (revisi kedua UU Pilkada) di DPR pada September 2016 silam menghasilkan kesepakatan antara …
Read More »Liputan Khusus
Substansi Demokrasi Lokal di Pilkada Serentak 2017 Menurun
Substansi demokrasi lokal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak putaran kedua dinilai menurun. Ada lima indikator yang menunjukkan penurunan tersebut. Satu, minimnya tingkat representasi aspirasi masyarakat yang bermanifestasi pada sedikitnya jumlah pasangan calon (paslon) yang tersedia. Berdasarkan syarat pengajuan paslon, …
Read More »DPR RI, KPU Mesti Akhiri Kejahatan Demokrasi di Pilkada Papua
Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta KPU untuk bertanggungjawab menyelesaikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) …
Read More »Agenda Politik Masyarakat Adat 2017-2022: Optimalkan Partisipasi Pemilu
Kongres Masyarakat Adat Nusantara V (#KMANV) 14-19 Maret 2019 di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara menghasilkan sejumlah agenda politik. #KMANV berpemahaman, partisipasi pemilu tak hanya sebatas memilih dan dipilih. Demokrasi ditempatkan sebagai siklus di mana pemilu merupakan transisi …
Read More »Pemerintahan Terputus Hasil Pilkada 2017
Pemenang-pemenang Pilkada 2017 tak muncul dari koalisi partai yang tersekat dikotomi pendukung pemerintah dan oposisi. Koalisi begitu cair. Tak ada keselarasan koalisi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kita tak bisa berharap banyak pada hasil pilkada. Meskipun penyelenggaraannya semakin demokratis, …
Read More »42 Political Parties Do Not Attend the SIPOL KPU Introduction
On March 7th 2017, the Election Commission (KPU) conducted introduction and pilot testing of the Information System of Political Parties (SIPOL). SIPOL is designed to anticipate the 2019 Legislative Elections. The purpose of this program is to facilitate political parties …
Read More »Questioning the Democratic Value in e-Voting Technology
Before we implement e-voting technology in election, first we need to ask whether the technology is compatible with democratic value. Majority of voters in Indonesia do not know the process of vote transcript in e-voting election and the risk of …
Read More »E-Voting: Wrong Medicine for Election Illness
Members of Commission II of the Parliament say that they will only select new members of the Election Commission (KPU) that show commitment to implement e-voting technology in Indonesia elections. E-voting technology is considered as a necessity to resolve all …
Read More »60 Percent of Voters Still Don’t Know the Design for the 2019 National Elections
According to the survey conducted by Polling Center and the Association for Elections and Democracy (Perludem), out of four hundred respondents which located in Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, and Eastern Indonesia, 60 percent of them do not …
Read More »Only 14 Percent Voters Want Closed-List Proportional System
Out of total four hundred respondents of a survey conducted by Polling Center, only 14 percent of the respondents who want to use closed-list proportional system in election. 47 percent of respondents want to vote for independent candidate, and 39 …
Read More »