Liputan Khusus

Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan kembali Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilkada Kota Manado 2015. Penetapan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 34/DKPP-PKE-IV/2015 (dibacakan 18/11) yang tak menyalahkan keputusan KPU Kota Manado …

Kompleksitas relasi penyelenggara pemilu di Indonesia bertambah kasus. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tak meloloskan Bupati Kaimana, Matias Mairuma sebagai peserta di pilkada karena perbedaan tempat lahir yang tertera di berkas kependudukan dengan yang tertera di semua ijazah. Panwaslu Kaimana …

Kebutuhan Indonesia mempunyai satu naskah undang-undang kepemiluan semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak diselenggarakan di 2019. Urgensi satu naskah UU Pemilu tak hanya soal sinergitas ragam undang-undang kepemiluan dan kelestariannya tapi juga mutlak dibutuhkan sebagai pijakan hukum penyelengaraan …

Infopilkada.kpu.go.id serta pemberitaan pilkada (hingga 19/10 2015) menginformasikan ada 278 petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 128 sebagai wakil kepala daerah. Ada 5 berstatus gubernur dan 5 sebagai wakil gubernur. …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah menetapkan calon yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat sebagai calon kepala daerah. KPU dan Bawaslu didesak segera membatalkan pencalonan tersebut. Dua calon yang masih berstatus bebas bersyarat terdaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah …

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menawarkan opsi setuju dan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah bercalon tunggal memunculkan kebingungan baru. Siapa yang memiliki kedudukan hukum mewakili pemilih tidak setuju? Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuat pasangan calon tunggal di Tasikmalaya, Blitar, …

Konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tak memberi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam konsep keadilan pemilihan, ruang itu hanya tersedia bagi peserta pemilihan. Jika peserta pemilihan tak puas oleh keputusan penyelenggara, dalam hal …

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus daerah bercalon tunggal berhak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Putusan ini mesti diikuti regulasi teknis yang jelas dan sosialisasi masif sistem baru Pilkada calon tunggal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan …

KPU di daerah memperlakukan beda pencalonan dua orang berstatus bebas bersyarat di Manado dan Sulawesi Utara. KPU Manado menetapkan, sementara Sulawesi Utara menolak. Koalisi Kawal Pilkada, yang terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi …

Hanya ada sekitar tujuh persen perempuan yang terdaftar dari total 1614 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan perempuan masih ter(di)singkiran dari peta pertarungan pemilihan kepala daerah. Dari data yang diolah Perkumpulan untuk Pemilu …