Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …
Read More »Opini
Mana Perpu Pilkada?
Teka-teki terbit atau tidaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pilkada masih berlanjut. Setelah hampir 1 bulan KPU menunda 4 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, diperlukan segera landasan hukum yang lebih tegas terkait dengan penjadwalan kembali Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Presiden …
Read More »Takdir Pilkada Serentak 2020
Pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak. Ini era baru penyatuan rezim pemilihan di Indonesia. Di samping efektivitas anggaran, penyelenggaraan serentak juga akan memperbaharui arah demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Pilkada 2020 sebagai Pilkada serentak gelombang keempat telah melalui beberapa tahapan, berbagai …
Read More »Emansipasi Pilkada Serentak
Inter-Parliamentary Union (2015) melaporkan, dalam 20 tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen negara-negara dunia. Rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% di …
Read More »Demokratisasi Afirmasi Perempuan
Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam …
Read More »Salah Paham Pemilu 2.1: Parliamentary Threshold vs Presidential Threshold, Serupa Tapi Beda
Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut …
Read More »Mengenal Koalisi Partai Politik
Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika …
Read More »Selamat Tinggal MK, Sang Penjaga Demokrasi?
Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tidak ada dalam daftar pendek program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020, tiba-tiba muncul ke permukaan dan disepakati rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Tapi yang mengherankan, sekaligus menyakitkan, materi revisi UU MK yang …
Read More »“Omnibus Law” Cilaka Demokrasi
Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja/Cilaka menguatkan kesimpulan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai terhadap tatanan demokrasi hukum. Para pejabat politik hasil …
Read More »Politik Uang vs Budaya Hukum
Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi …
Read More »