August 8, 2024

Opini

Minimal Election

Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …

Read More »

Ambang Batas Nalar Presiden dan DPR

Pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Salah satu agenda yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah mengenai persyaratan sejumlah suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengusulkan …

Read More »

Diskriminasi Parpol Kecil dan Baru dalam Syarat Verifikasi Peserta Pemilu

Pemilu Indonesia disebut sebagai election role model di dunia internasional sebagai pemilu yang transparan. Indonesia digadang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana demokrasi yang berjalan di negeri ini dinilai bersifat integratif. Namun, benarkah Indonesia telah memiliki regulasi …

Read More »

Pengalamanku di Pilkada Banten

Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu) sebagai pesta demokrasi untuk memilih pilihan calon pemimpinnya pada setiap periode pemerintahan sekitar +5 tahun. Pemilu diadakan dalam 2 skala. Untuk skala lokal dilakukan untuk memilih anggota DPRD, …

Read More »

KPU Kabupaten/Kota: Tetap atau Ad Hoc?

Salah satu wacana yang bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai sifat badan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi badan penyelenggara ad hoc (sementara/kepanitiaan). Gagasan ini mengemuka karena pada tahun 2024, pemilu di Indonesia baik di level …

Read More »

Ad Hoc-sisasi KPU Daerah Jangan Jadi Gada Wesi Kuning

Alkisah di zaman kerajaan Majapahit, Damar Wulan mendapat tugas mengalahkan Prabu Minak Djingga. Setelah melakukan duel maut, Damar Wulan tersungkur. Beruntung ketampanannya mendatangkan simpati dari Wahita dan Puyengan, selir musuhnya. Dengan berbagai kepiawaiannya, kedua wanita cantik itu berhasil menolong Damar …

Read More »

UU Pemilu di Hari Kartini

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan …

Read More »

Parpol, Penyelenggara Pemilu, dan Antagonisme Politik

DPR RI melalui Pansus RUU Pemilu dikejar deadline pengesahan paket UU Pemilu yang terdiri dari UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu. Berbagai wacana dan perdebatan akan subtansi dari aturan yang akan menentukan arah bangsa ini lima tahun ke …

Read More »

Menolak Kuasa Parpol di DPD: Patah Hati Harapan Politik Alternatif

Parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menguat. 3 April 2017, anggota DPD akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru DPD. Sebelumnya, anggota DPD menyepakati perubahan masa jabatan pimpinan dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Perubahan masa jabatan ini merupakan anomali dalam …

Read More »