Opini

Sebagai bangsa, kita harus bangga atas kemajuan kemampuan kita untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Kualitas Pemilu 2014 meningkat secara signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya,  khususnya  dengan  diterapkannya  sistem  pendaftaran  pemilu  baru  Indonesia: SIDALIH. Daftar pemilih Indonesia telah berubah dari daftar manual yang …

Ada suatu rutinitas fundamental yang kurang baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, DPR dan pemerintah selalu membentuk undang-undang baru untuk pelaksanaan pemilu. Baik untuk pemilu legislatif, maupun UU pemilu presiden dan wakil presiden. Hanya pada …

Selasa (20/1), Rapat Paripurna DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) menjadi undang-undang dengan catatan. Revisi substansi atas muatan yang ada di dalamnya harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ramlan Surbakti, …

Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Di sisi lain, pengalaman pilkada …

Tahun Politik 2014 ditutup dengan sikap representasi pemerintah yang antipolitik. 29 Desember 2014, Lembaga Sensor Film mengeluarkan surat yang menyatakan film “Senyap” atau “The Look of Silence” (2014) dilarang ditayangkan untuk umum. Salah satu alasan (dari 7 alasan) LSF melarang …

Tahun 2014, dengan suksesnya pemilu legislatif dan pemilu presiden, cukup menggembirakan bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Harapan pemilu merekayasa penciptaan pemerintahan dengangovernability yang baik di sistem presidensial multipartai khas Indonesia (pelan-pelan) menguat. Suksesnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden jadi highlight …

Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokrasi tetapi dana saja tidak cukup mampu membuat proses politik demokrasi bekerja (Money is necessary but not sufficient for democratic political process). Selain dana, faktor lain yang diperlukan untuk menjamin proses politik demokrasi …

Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) mengatur “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di …

Rencananya KPU akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebut saja dengan Pilkada) secara serentak di 240 Kabupaten dan tujuh provinsi pada sekitar September 2015. Rencana KPU tersebut tampaknya tidak mudah, penuh krikil dan tantangan. Pasalnya, payung hukum untuk menggelar …

Pemilu 2014, proses dan hasilnya, merupakan momen sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Negara bhineka dengan ragam dimensinya telah menyelenggarakan pemilu dengan damai dan disepakati. Ini pun memperpanjang demokratisasi tanpa kudeta pasca-pelenyapan demokrasi selama 30-an tahun. Apa sebab? Apa …