Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Uang memegang peranan penting dalam proses kampanye pemenangan pemilu. Peraturan dibangun untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam persaingan. Dana kampanye dibatasi. Pemasukan dan pengeluaran kampanye mesti dilaporkan kandidat. Namun, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan peraturan ini belum bisa memaksa …
Read More »Wawancara
Kholilullah P.: Noken Banyak Hadirkan Masalah, Dibutuhkan Aturan Komprehensif
Pilkada 2015 di 269 daerah di antaranya diselenggarakan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat dan Papua. Merujuk daftar daerah penyelenggaraan Pilkada 2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai praktik pemilihan cara Noken masih berlangsung di Kabupaten Yahukimo. Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) …
Read More »Agus Rianto: Ruang Kota Bersih Reklame, Warga Simpatik Pilkada
Kota Metro, Provinsi Lampung merupakan satu dari sedikit daerah yang petahana kepala daerahnya tak mencalonkan lagi pada 2015. Merujuk pada semangat kesetaraan kontestasi melalui fasilitas kampanye pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah, kontestasi peserta di Pilkada Kota Metro …
Read More »Husni Kamil Manik: Kesibukan KPU di Daerah Sudah Mencapai Puncak
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 tinggal satu bulan menuju hari pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim seluruh kegiatan yang direncanakan sudah berjalan optimal. KPU telah melewati tahapan pemutakhiran data, pendaftaran pemilih, …
Read More »Diah Setiawaty: Apps Chalenge Pilkada Serentak 2015 untuk Pendidikan Pemilih
Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 9 Desember 2015, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyelenggarakan lomba “Pilkada Serentak Apps Challenge Code for Vote 4.0”. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, …
Read More »M. Ibnu “Beno†Novit Neang: APBDP Kota Tangsel untuk Politik Kuasa Petahana di Pilkada
Meningkatnya dana hibah sebagai usulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan (APBDP) Tangsel 2015 dari Rp. 29,5 miliar menjadi Rp. 105,2 miliar (naik 256%) diduga untuk kepentingan politik kuasa petahana di pilkada. Direktur eksekutif Tangerang Public Transparency Watch (Truth), …
Read More »Heroik M. Pratama: Putusan MK Menyelesaikan Kebuntuan Calon Tunggal
Mahkamah Konstusi (MK) memutuskan Pilkada 2015 bercalon tunggal tak ditunda ke 2017. Putusan Nomor 100/PUU-XIII/yang menyatakan daerah dengan calon tunggal tetap melangsungkan pemilu untuk menanyakan kepada pemilih “setuju†atau “tidak setujuâ€. Jika pemilih menyatakan setuju maka kandidat tersebut secara otomatis …
Read More »August Mellaz: Proporsional Tertutup Lebih Pas, tapi….
August Mellaz merupakan salah satu pengamat pemilu yang berperhatian khusus pada sistem pemilu. Beberapa publikasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ditulis olehnya menjelaskan sejumlah variabel sistem pemilu. Belakangan, ia berperhatian mempelajari lebih sistem pemilu yang diterapkan di Jerman. Rumahpemilu.org …
Read More »Nico Harjanto: Sistem Mayoritarian Pemilu Legislatif Tak Cocok untuk Indonesia
Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem proporsional terbuka di Pemilu 2009 dan 2014 tak tercapai. Relevankah keaktualan ini menjadi pertimbangan untuk mengadopsi sistem …
Read More »Titi Anggraini: Kolom Kosong Menghargai dan Membuktikan Elektabilitas Calon Tunggal
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sejak 2011 merekomendasikan kolom kosong diterapkan di pilkada. Melalui publikasi buku “Menata Kembali Pengaturan Pemilukadaâ€, dijelaskan tujuan pilihan kosong ini adalah untuk menjaga siklus pemilu, menjaga nilai demokrasi kontestasi, dan melanjutkan pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat. …
Read More »