Wawancara

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan jaringan lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan. Mempunyai latar belakang atau bidang beragam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan, disabilitas dan radio, JPPR merupakan gerak …

Kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun di beberapa pemilihan kepala daerah. Misalnya saja untuk pilkada Gubernur di Sumatera Utara, tingkat partisipasi masyarakat di bawah angka 50 persen. Sementara di Pilgub Jawa Tengah, di bawah 60 persen. Penurunan angka partisipasi masyarakat …

Pelaporan pelanggaran pemilu atau pilkada tak jarang berakhir tanpa hasil penindakan. Bagaimana seharusnya Badan Pengawas Pemilu menerima dan menangani laporan masyarakat? Bagaimana Bawaslu berhubungan dengan masyarakat terkait fungsinya sebagai  lembaga pengawas pemilu? Berikut wawancara dengan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas oleh …

Lembaga penyelenggara pemilu dalam fungsi pengawasan ditambah kewenangannya berbentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Strukturnya menjangkau hingga kabupaten/kota dengan komando berstandar nasional di pusat. Selain itu, kewenangan untuk melibatkan masyarakat turut serta mengawasi penyelenggara pemilu dan keikutsertaan peserta …

Bias redaksi dalam membaca undang-undang sering menjadi penyebab konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya soal pelanggaran kampanye dari kata “dan” yang dimaknai kumulatif. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengartikan “Kampanye Pemilu”  adalah kegiatan …

Membicarakan tokoh alternatif dalam wacana kepemimpinan nasional, di luar “nama tua” dan internal partai, Anies Baswedan salah satunya. “Phd” dengan disertasi “Otonomi Daerah dan Pola Demokrasi di Indonesia” ini masuk dalam perbincangan positif pengguna twitter menurut Politicawave. Rumahpemilu.org coba mewawancara …

Bantuan sosial (Bansos) menyertai program hibah oleh pemerintah daerah di jelang pilkada beberapa kali dilaporkan Indonesia Corruption Watch kepada KPK. Kenaikan signifikan anggaran Bansos terjadi saat pilkada di Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Kepentingannya tentu saja, agar terpilih kembali mempertahankan …

Mahalnya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai pemborosan uang negara. Masyarakat pun bingung dihadapkan dengan banyak tawaran serta momen pemilihan. Pemerintahan yang dihasilkan malah tak efektif. Kebijakan yang dihasilkan lambat dan lupa rakyat sebagai pemberi legitimasi pemerintahan. Pemilu serentak dinilai bisa menyelesaikan …

Daerah pemilihan merupakan salah satu elemen penting pemilu. Keterwakilan daerah beserta penduduk oleh wakil rakyat ditentukan di sini. Karena ada sifat menentukan keras-lunaknya kompetisi, dapil menjadi komoditas kepentingan, khususnya anggota dewan sebagai pihak pembuat undang-undang yang kemungkinan mencalonkan lagi di …

Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia, Reza Syawawi berpedapat, transparansi dalam pengertian keterbukaan dana organisasi dan kampanye partai belum dipahami masyarakat. Bahasa sederhana seperti “partai korup” atau “politisi busuk” lebih bisa dipahami dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih …