Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontra-S) bersama beberapa LSM lainnya meluncurkan bersih2014.net. Situs ini berisi kumpulan dari calon legislator (caleg) bersih yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2014. LSM lain yang ikut di dalam jaringan ini, yakni ICW (Indonesia Corruption Watch), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria.
Bersih2014.net diluncurkan untuk mendorong masyarakat jangan memilih politisi busuk dan beralih memilih politisi yang dinilai bersih. Diharapkan, dengan terpilihnya caleg-caleg yang bersih di parlemen, dapat membawa perubahan yang diharapkan kita semua. Persoalan lain yang muncul kemudian adalah apa caleg-caleg itu sejalan dengan garis politik partai di kemudian hari.
Rumahpemilu.org mewawancarai Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar untuk mendalami persoalan ini. Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan Haris di kantor Kontra-S, Jakarta (1/4):
Bagaimana perspektif KontraS dalam menyeleksi caleg-caleg yang kemudian dianggap bersih?
Kontra-S sebelum memilih caleg-caleg bersih yang kemudian dipasang di website bersih2014.net, memeriksa sejumlah caleg dari pernyataannya dan jejak rekam mereka. Kami memeriksa pernyataan beberapa orang yang mendukung kejahatan kemanusiaan atau mereka yang sama sekali tak pernah menyinggung soal hak asasi manusia (HAM).
Kami pun melihat partai mana yang pimpinannya diduga terlibat di dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pelanggaran HAM berat dijadikan acuan karena kami memegang prinsip hostis humani generis, musuh bagi umat manusia. Di mana pun pelanggar HAM berat berada, otoritas di tempatnya berada berwewenang menangkap dan mengadilinya.
Dalam konteks pemilu, kita mesti memakai logika partai. Bagaimanapun juga, partai berkuasa menentukan arah sikap politik kader-kadernya, termasuk caleg-caleg yang nantinya menjadi anggota legislatif. Jika pimpinan partai diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat, bagaimana mungkin kadernya yang berada di parlemen mendorong perjuangan penegakan HAM. Apa mereka berani berhadapan dengan partai.
Penegakan HAM masa lalu tak lepas dari peran militer di mana kekuatan militer digunakan kekuasaan untuk merepresi masyarakat. Di era sekarang, bagaimana kekuatan militer berpengaruh di dalam partai, mengingat banyak purnawirawan jenderal yang menjadi pimpinan berbagai partai?
Para purnawirawan ini hanya memiliki kekuatan berbasis ekonomi. Banyak dari mereka berbisnis. Mereka ini hanya mau mengamankan tiga hal. Pertama, praktek dan aset bisnis mereka aman di tengah situasi politik yang berubah. Kedua, dengan partisipasi politik, mereka ingin mendapatkan dukungan untuk bisnis yang mereka bangun. Ketiga, mereka ingin menempel pada kekuasaan yang mungkin akan menang agar mendapatkan dukungan untuk menutup persoalan HAM berat di masa lalu.
Untuk mengatasi ini, perlu proses legislasi yang jelas. Oleh karena itu, penting punya caleg-caleg bersih dan mau mempromosikan agenda demokratisasi di parlemen. Idealnya begitu.
Kontra-S punya posisi perlawanan tegas dengan Soeharto dan Orde Baru. Banyak partai masih mengangkat Soeharto dan Orde Baru (Orba)? Masih relevankah itu?
Partai lain menjual masa depan di dalam kampanyenya. Kok, Golkar masih saja menjual masa lalu. Melihat ini, Partai Golkar telah kehilangan nilai yang dapat dijual di dalam kampanye politik ke masyarakat. Akhirnya, mereka terus mendengungkan Orba. Padahal, Soeharto penuh kontroversi.
Masih saja ada orang maupun partai yang masih berpikir enak di jaman Soeharto, salah itu. Kita tak perlu merampas keberhasilan reformasi dengan mengembalikannya ke jaman Soeharto. Ini mestinya, termasuk yang dianggap tak bersih. Oleh karena itu, pilih caleg yang benar-benar bersih.
Di dalam website bersih2014.net, Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoret KontraS, kenapa Golkar tak diperlakukan sama mengingat masa lalunya itu?
Pada konteks jejaring bersih2014.net, yang paling aktual menilai Partai Golkar adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Ini terkait kasus Lapindo, Aburizal Bakrie. Kontra-S fokus di isu pelanggaran HAM berat. Jika memang ada caleg-caleg yang dapat diharapkan di Golkar, mereka harus berhadapan dengan partainya sendiri salah satunya kasus Lapindo. Kita uji mereka nantinya.
Kontra-S sangat mendukung kawan-kawan yang berjuang di wilayah perjuangan lingkungan. Misalnya, di Jawa Timur, Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) mengampanyekan jangan pilih Partai Golkar di Jawa Timur karena merusak lingkungan dari kasus Lapindo itu. Kontra-S ikut di dalam dukungan itu.
Nah, kalau Golkar masih jualan soal Soeharto, saya meminta bangsa ini jangan memilih Golkar, baik caleg maupun calon presiden yang mereka ajukan. Dikhawatirkan begitu terpilih, mereka akan membangkitkan Soehartoisme yang sebetulnya membuat kita terpuruk sampai hari ini.
Apa ini karena anggapan kasus korupsi lebih penting jadi pertimbangan di banding militer, Soeharto atau pun Orde Baru?
Orang bilang korupsi sekarang lebih gila dibandingkan zaman orba. Orang itu tak melihat praktik korupsi saat ini karena dibangun sejak Orba. Termasuk, banyaknya kekerasan yang muncul di tengah masyarakat juga dikembangbiakan sejak Orba.
Dalam laporan PBB bernama (Stolen Aset Recovery), Soeharto masuk sebagai penguasa yang terkorup. Ia telah banyak merampas aset bangsanya. Nama Soeharto terdaftar sebagai orang nomor satu di abad 20 yang paling korup. Sebagai partai besar, mestinya Golkar membaca laporan itu. []
