PANDU RIONO: Pilkada Akhir Tahun (2020) Ini Sulit

Pakar epidemiologi, dr. Pandu Riono, MPH, PhD, memberikan penjelasannya mengenai penyebaran virus corona (Covid-19), 19/4 pada konteks pembahasan penundaan pilkada. Pandu yang merupakan lulusan Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia, master dari University of Pittsbrug (USA), dan PhD dari Niversity of California Los Angeles (USA) ini merupakan bagian dari Tim Fakultas Kesehatan Masayarakat UI yang terlibat dalam penanganan pandemik Covid-19 ini. Berikut penjelasannya yang rumahpemilu.org tulis melalui format wawancara:

Pembuat kebijakan merencanakan pemungutan suara pilkada dilaksanakan Desember 2020. Bagaimana tanggapannya?

Pilkada akhir tahun (2020) ini, sulit ya. Sepengetahuan saya, persiapan pemilu itu panjang. Pilkada harus fair. Harus predictible. Harus memenuhi kejujuran dan keadilan. Kita harus mengubah kebiasaan, aturan, dan cara-cara berdemokrasi. Kita diuji sebagai negara demokratis di sini.

Gambaran situasi sekarang seperti apa sehingga pilkada sulit diselenggarakan?

Indonesia punya angka Basic Reproduction Rate (Rᵒ)=2,5. Artinya, setiap kasus menginfeksi rata-rata dua sampai tiga orang lainnya. Rata-rata ya. Ada yang tidak menginfeksi, ada yang bisa lebih dari tiga orang menginfeksi.

Memang kasus yang perlu perawatan RS tidak sampai 3 persen. Kasus ini meliputi kematian, perawatan kritis (ICU), dan pneumonia. Tapi, dari kasus ringan dan kasus yang tidak bergejala, ini lebih berbahaya dalam proses penularan yang lebih luas.

Keadaan Indonesia ini biasa dibanding dengan negara-negara lain. Pemerintah misalnya, membandingkan jumlah penduduk Indonesia yang amat banyak tapi kematian karena corona relatif kecil dibanding negar lain. Seperti apa sebenarnya situasinya?

Kematian Indonesia terus meningkat dan cukup tinggi. Walaupun angka yang dilaporkan 500-an. Mungkin yang terjadi empat kali lipatnya. Situasinya, hasil dari pemeriksaan belum keluar, atau terlanjur meninggal. Ada persoalan bagaimana Indonesia memastikan data dari yang terjadi di lapangan sebenarnya lalu disampaikan ke (WHO) PBB. Indonesia sudah masuk keadaan community transmission, tidak bisa dilacak penularannya karena masyarakat yang menularkannya bukan individu.

Data yang disampaikan pemerintah merupakan data lima hari atau beberapa hari yang lalu. Dan yang bisa dipastikan adalah data kematian yang ditangani langsung. Di luar itu, kematian tidak bisa dipastikan karena corona atau bukan. Ini titik terlemah pelayanan kita. Hanya satu tempat pemeriksaan. Lalu meluas, tapi masih ada kesulitan mesin dan lain-lain. Kita mengalami keterlambatan yang luar biasa.

Populasi kita sangat besar. Prediksinya, tidak ada provinsi yang lolos dari pandemik. Hampir separuh penduduk tinggal di wilayah urban. Banyak yang tinggal di permukiman padat dan slum area. Penduduk Indonesia juga sering berpergian. Yang jadi sulit juga, penduduk tidak tahu bagaimana membersihkan tangan dengan benar. Ini karena edukasi ke masyarakat masih belum meluas.

Waktu perlawanan virus dari tubuh oleh imun, hanya 14 hari. Lalu kebijakan kerja/belajar dari rumah sudah dilakukan lebih dari 14 hari. Mengapa terus ada perpanjangan waktu pembatasan sosial?

Pada awalnya, pemerintah tidak menunjukan keseriusan. Sejak Januari, sudah ada laporan orang dengan gejala Covid-19. Sudah ada ODP. Ini data dari dinas kesehatan DKI. Asumsinya, virus itu sudah beredar di Indonesia sejak minggu ketiga bulan Januari. Jadi, sejak awal sudah terjadi penularan lokal. Pemerintah baru mengumumkan kasus pertama, bulan Maret.

Sejak Wuhan, menjadi episentrum pandemik, penyebaran Indonesia diduga termasuk resiko yang paling tinggi karena ada penerbangan langsung dari/ke Wuhan.  Batam, Medan, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar. Saat Wuhan lockdown, tidak mungkin Indonesia lepas dari Pandemik karena penerbangan masih aktif.

Indikator untuk menekan penyebaran virus pun tidak operasional. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dicrit-icrit. Sekrang Semarang. Lalu Tegal. Nanti Solo. Kurva bisa menurun, tapi karena mudik dan arus balik, penyebaran dan peningkatan kasus bisa terjadi lagi. Lalu, indikator untuk mencabut status PSBB, keadaan darurat, atau bencana nasional, pun tidak operasional.

Kapan situasi darurat ini berakhir?

Yang paling gampang untuk menyimpulkan situasi darurat ini berakhir adalah dengan melihat data orang masuk rumah sakit karena corona virus. Di beberapa negara, frekuensinya makin lama makin panjang. Kelipatannya menurun drastis. Kematian pun menurun drastis.  Pemerintah dengan tim kesehatan penting mengurangi segala kemungkinan. Caranya dengan testing. Lalukan tes yang luas dan cepat. Hanya dengan testing kita bisa memastikan ada orang yang ada virus atau sudah tidak ada.

Tahapannya ada mitigasi, supresi, baru kemudian bisa eliminasi. Sekrang sedang di tahapan mitigasi ke supresi. Supresi itu upaya menekan. Upaya ini harus jelas targetnya. Dengan ini laju penularan bisa ditekan hingga tahap eliminasi. Jika sudah ada vaksin, supresi bisa diperkuat.

Ini isunya, lebih ke public health. Pengertiannya lebih tepat kesehatan publik, bukan kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan kebijakan publik. Ada keinginan politik di sini dari pemerintah atau pejabat publik. Karena itu saya berharap kepada teman-teman yang bergerak dalam bidang politik, jangan jadikan lagi perbedaan pandangan politik menjadi penghalan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita berarti menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada corona. []