Juli 18, 2024
iden

Skema Biopolitik Bansos Pemilu

Bantuan sosial (bansos) merupakan alternatif dalam menangani kerentanan sosial supaya kelangsungan kebutuhan hidup masyarakat dapat dipenuhi. Bentuk bantuan sosial sebagaimana termuat dalam Permensos Nomor 1 Tahun 20019 Pasal 6 bahwa terdapat tiga bentuk Bansos, yakni uang, barang, dan/atau jasa.

Tujuan bansos sebetulnya memiliki banyak ranah. Misalnya, mulai dari perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, hingga penanggulangan bencana. Namun, publik berpandangan secara sederhana bahwa yang dinamakan bansos hanya sebatas pada pemberian bantuan materi, baik uang atau barang.

Anggaran bansos 2024 tidak setinggi ketika masa Pandemi Covid-19, yakni sekitar Rp. 157,3 triliun. Tahun 2020 menjadi alokasi anggaran bansos tertinggi dalam sejarah, yakni menembus Rp. 200 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya pascapandemi memang mengalami penurunan bertahap sampai tahun 2023 sebanyak Rp. 146,7 triliun, tapi kemudian naik lagi pada tahun 2024 sebanyak Rp. 157,3 triliun untuk 18,8 juta orang penerima. Tentunya jumlah ini lebih banyak dari sebelum pandemi.

Pada Februari ini, Presiden Jokowi kembali mendistribusikan program bansos BLT. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Program BLT ini dinamakan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Namun, pembagian BLT ini justru menimbulkan polemik, alih-alih manfaat. Pasalnya, pembagian BLT ini dianggap digunakan sebagai wujud politisasi dalam kampanye menjelang Pemilu. Selain BLT, bansos dalam bentuk sembako pun turut dimanfaatkan dalam momen Pemilu ini. Temuan bansos sembako berlogo paslon tertentu yang ada di lapangan sudah jelas mengarahkan pada kesewenang-wenangan, apalagi ketika bansos tersebut menggunakan dana APBN.

Cara Kerja Biopolitik

Istilah biopolitik dipopulerkan oleh seorang filsuf Prancis abad 20 awal, Michel Foucault. Ia terkenal dengan teori hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan dan seksualitas atau “ketubuhan”.  Istilah bio-politik, Foucault memaknainya dengan situasi di mana biologi dipikirkan di dalam politik. Dari sini dapat dibaca dengan jelas bahwa politik sebagai alat pengatur membutuhkan perangkat ketubuhan manusia.

Perkembangan pengetahuan akan kekuasaan begitu pesat. Semula kekuasaan tradisional hanya terbatas pada hak atas kehidupan dan kematian, sedangkan kekuasaan modern mulai beranjak pada kuasa untuk memerintah penduduk, mendisiplinir, mengawasi kesehatan, mengusahakan kesejahteraannya. Perkembangan ini masuk pada tataran menjadikan penguasa sebagai entitas yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan pendisiplinan masyarakat supaya tunduk kepada mereka.

Pemerintah sebagai moda kekuasaan di Indonesia dapat dengan mudah mengontrol dan memengaruhi situasi kebutuhan manusia. Pemerintah diibaratkan sebagai seorang dokter yang membuat pemisahan yang dilembagakan dalam membedakan antara orang sehat dan orang sakit, lalu diciptakannya rumah sakit. Biopolitik bekerja melalui mekanisme ini. Pemerintah mendiagnosis masyarakatnya dengan kategori miskin dan kaya.

Ketika pemerintah tidak dapat mengatasi kemiskinan yang dengan tindak lanjut pemberdayaan masyarakat yang konkret, maka dari situ pula pemerintah melanggengkan kemiskinan. Dalam hal ini, pemberian bansos hanya sekadar sebagai penawar dahaga yang akan tetap dahaga apabila tidak dibangun sumber air yang terus mengalir.

Prinsip bansos pada dasarnya adalah tanggung jawab negara. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan dasar warga negaranya yang mengalami kemiskinan lebih dalam, sehingga tidak punya daya untuk bekerja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bansos merupakan hak masyarakat miskin karena masuk dalam kategori marjinal.

Biopolitik Bansos

Angka kemiskinan Indonesia, menurut BPS, pada periode Maret 2023 sebanyak 25,9 juta orang meliputi perdesaan dan perkotaan. Fenomena semacam ini menjadi ladang dalam memengaruhi perilaku publik ketika dihadapkan uluran bantuan sosial dari pemerintah. Kemiskinan seolah menjadi wabah penyakit yang dapat membunuh sewaktu-waktu, sehingga bansos dianggap menjadi penolong yang manjur.

Bantuan sosial praktis seperti beras, uang, maupun sembako selalu diminati masyarakat kita. Hal ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat Indonesia yang suka akan “kemudahan”. Apabila kebiasaan ini dibiarkan begitu saja, akan banyak yang memanfaatkannya melalui metode biopolitik, yakni memanfaatkan kebutuhan masyarakat melalui ketubuhan akan kemiskinan manusia.

Di tengah kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan distribusi bansos hingga akhir Februari ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Distribusi bansos yang momentumnya mendekati Pemilu dikaitkan dengan adanya upaya politisasi. Apalagi dengan narasi pembagian bansos yang tidak etis, mulai dari ucapan terima kasih kepada politisi maupun simbolisasi logo paslon dalam bansos. Fenomena semacam ini menggiring pada upaya dukungan elektoral maupun memengaruhi perilaku pemilih Pemilu.

Hal ini mengindikasikan pada kekuasaan mencoba mendapatkan tenaga produktif dan berusaha mendapatkan kepatuhan dari keseluruhan tubuh sosial masyarakat. Kekuasaan digunakan untuk mendisiplinkan tubuh. Melalui uluran bansos, tubuh manusia seolah dikontrol supaya patuh. Dalam biopolitik bansos Pemilu ini, pemerintah atau yang memiliki kekuasaan yang terlegitimasi akan dengan mudah menggiring warga supaya memeroleh elektabilitas untuk para paslon maupun caleg 2024.

Sebetulnya ada sisi positif dalam biopolitik bansos, yakni ketika diberikan untuk tujuan kepatuhan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Misalnya bansos digunakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (UMKM), penciptaan lapangan pekerjaan, bukan memperbesar dan memperluas bansos. Bansos tidak akan lagi dibutuhkan ketika kesejahteraan dan kemandirian masyarakat telah meningkat. []

ARKAN LABIB AFKARI

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang