Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani petisi Change.org bertajuk “Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali”, akan makin kuat mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan jabatan wakil presiden bisa dipilih lebih dari 2 periode. Warganet bisa langsung menandatangani petisi itu langsung melalui …

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu serentak berfungsi mengoptimalkan efek menarik kerah (coattail effect). Jika pemilih diberikan pilihan presiden dan partai secara bersamaan, daya tarik presiden …

Perdebatan terkait beberapa isu krusial di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mulai meruncing. Salah satunya adalah ambang batas kursi atau suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Sikap politik beberapa fraksi di DPR pun mulai berubah. Awalnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) …

Ambang batas parlemen menjadi isu perdebatan dalam rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menaikkan ambang batas dianggap efektif untuk menyederhanakan sistem partai di parlemen, guna mengefektifkan sistem presidensial. Akan tetapi, penyederhanaan partai tak cukup dengan hanya menggunakan instrumen ambang batas, melainkan harus mempertimbangkan formula perolehan kursi partai dan besaran daerah pemilihan (dapil). “Semua UU kepemiluan yang lahir pasca …

Syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Pasal 190 dan 192 Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak sesuai dengan konsep pemilu serentak—penggabungan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg)—yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada surat putusan No. 14/PUU-XI-2013. Putusan MK ini menghendaki semua partai yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat …

“Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional  Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu”[1] Latar belakang Sebagai salah satu instrumen teknis dalam sistem pemilu, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, ditemui dalam Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional. Dibandingkan dengan Instrumen lain dalam sistem pemilu seperti; daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi dan lain sebagainya, ambang batas perwakilan …