Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2024, masyarakat kembali ramai membicarakan isu “koruptor nyaleg” sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, isu ini ramai setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan terpidana koruptor mencalonkan di pemilu. Kini, melalui PKPU 3/2022, KPU tidak melarang mantan terpidana koruptor untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, KPU …

Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja/Cilaka menguatkan kesimpulan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai terhadap tatanan demokrasi hukum. Para pejabat politik hasil pemilu kelima pasca-Reformasi ini terus memproses RUU Cipta Kerja tanpa mengindahkan demokrasi dalam negara hukum. RUU Cipta Kerja yang ingin …

Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kelangsungan hidup maka selama itu pola praktik politik uang akan selalu diterima sebagai rezeki. Di sisi lain, …

Satu Dunia melakukan pemantauan terhadap iklan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di media televisi (TV) untuk mengetahui isu-isu yang dibawa. Hasilnya, iklan pasangan calon (paslon) belum mengangkat isu perempuan, buruh, disabilitas, dan antikorupsi. Paslon hanya mengangkat isu demokrasi, keragaman, dan ekonomi. “Masih ada isinya kalau (kampanye) di media sosial, tapi kalau iklan di TV, isu perempuan, buruh, disabilitas, dan …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. KPU tak hanya berperan mencegah korupsi politik tapi juga menjamin konsistensi regulasi pemilu serentak yang melarang mantan koruptor mencalonkan di semua bentuk kepesertaan pemilu. Larangan ini pun mendapat dukungan pegiat hak asasi manusia. Pada Bagian Ketiga Persyaratan …

Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan syarat tentang pentingnya memiliki nilai antikorupsi dan integritas, yaitu jabatan presiden/wakil presiden, anggota Komisi Yudisial (KY), hakim agung, dan hakim …

Rezim regulasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) belum mampu menghadirkan sistem pengawasan dana kampanye yang mumpuni. Secara umum, sistem pengawasan lebih mengarah pada hal yang berbau administratif, dari pembatasan penyumbang dan jumlahnya, kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye, hingga audit dana kampanye. Dana kampanye harus dilihat sebagai bagian dari dana politik yang berkontribusi besar dalam menentukan arah kebijakan politik kepala …

Perhelatan pemilihan kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Pemilihan kepala daerah (pilkada) hanyalah fase awal dalam setiap suksesi. Ada waktu yang lebih panjang untuk menguji pilihan politik publik tersebut. Oleh karena itu, visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti dicermati secara jeli dan cerdas oleh pemilih, bukan justru …

Aku punya ide bikin partai baru Namanya partai anjing Logo gambar partai garis segilima Tengahnya gambar anjing Punya program kerja korupsi terang-terangan Yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami Kuasai suara di dewan rakyat yang terhormat Korupsi yang banyak biar modal balik lagi Begitu lirik lagu “Partai Anjing” oleh Iksan Skuter menutup film “Sebelum Pagi Terulang Kembali” (SPTK). Setelah …

Apa sebab pemilu belum menarik banyak publik? Banyak dari kita menjawab: dewan dan pemerintahan berjalan tak baik. Partisipasi pemilu tak linear dengan kualitas pemerintahan terpilih. Tapi jika kita melepaskan variabel peserta pemilu dan hasil pemilihan, pada dasarnya pemilu memang belum membudaya dalam demokratisasi. Perbincangan soal sistem, manajerial penyelenggara, hukum, beserta sejumlah isu khusus pemilu masih jauh dari masyarakat. Bahkan, bahasan …