Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai provinsi. Tapi kalau Bawaslu itu adhoc dari nasional sampai kabupaten/kota,” kata perwakilan FPDIP, Arif Wibowo dalam pertemuan DPR dan Kementerian …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jadi kita tetapkan ya, KPU dan Bawaslu permanen sampai kabupaten/kota,” kata Ketua Panitia Khusus Undang-undang Pemilu, Lukman Edy saat memimpin pertemuan DPR dan Kementerian wakil Pemerintah dalam pembahasan UU …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan penghargaan untuk empat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) atas kontribusi pengawasan Pilkada 2017 dalam acara “Bawaslu Award”, Jakarta (11/4). Bawaslu Award merupakan ajang penghargaan dan apresiasi kepada pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu di bidang pengawasan. Bawaslu Award 2017 …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempertanyakan hasil rekrutmen Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahap ketiga. Pasalnya, Timsel tidak mempublikasi metodologi penyaringan 36 calon anggota KPU dan 22 anggota Bawaslu. Timsel seharusnya memngumumkan pertimbangan meloloskan 58 kandidat tersebut kepada publik. “Mengapa bisa muncul angka-angka ini? Mengapa hasilnya 36 untuk calon anggota KPU dan …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi kinerja Tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut KIPP, kealpaan utama Timsel adalah tidak membuka hasil rekrutmen per tahap yang telah dilaksanakan sehingga hasil rekrutmen tidak bisa dikritisi oleh masyarakat. “Sampai saat ini, timsel belum pernah ngomong model penyelenggara pemilu seperti apa yang ingin mereka …

Akhir tahun 2016, publik menyaksikan perbedaan pemaknaan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aturan kewajiban konsultasi Peraturan KPU dan Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam forum rapat dengar pendapat yang hasil keputusannya mengikat. KPU menilai aturan tersebut memberangus kemandirian KPU dalam merumuskan peraturan, sementara Bawaslu justru menilai aturan tersebut memperteguh …

Jika Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota tak dijadikan permanen, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mesti mengevaluasi relevansi kepermanenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kinerja KPU Kabupaten/Kota dinilai cenderung pasif, sehingga perlu dijadikan ad hoc untuk efisiensi keuangan negara. “Coba evaluasi relevansi KPU Kabupaten/Kota. Kan mereka juga lebih banyak pasifnya. Jadi, ad hoc saja. Ini berguna untuk efisiensi keuangan negara,” kata Muhammad, Ketua Badan …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali tidak dapat difungsikan sebagai alat memberantas politik uang dalam pemilu. “Berulang kali saya katakan Bawaslu sulit menjerat pelaku politik uang …

Ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, kalangan masyarakat umum menilai legitimasi suatu proses penyelenggaraan pemilu dari dua segi. Pertama, apakah hasil pemilu bebas dari manipulasi. Kedua, apakah pelanggaran hukum pemilu ditegakkan secara adil. Karena itu, efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu. Tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dievaluasi. Bawaslu menilai Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, tidak efektif. Panjangnya koordinasi dan banyaknya pihak yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu telah menghambat kinerja Bawaslu. “Kalau mau perkuat Gakkumdu, berikat otoritas yang kuat, satu atap, kepada ahlinya penegakan hukum pemilu, …