Tag Archives: bawaslu

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja menyelesaikan persidangan dugaan pelanggaran administrasi pekan lalu (14/11). Sidang itu adalah sidang pertama kali yang menempatkan para anggota Bawaslu sebagai majelis hakim. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi Bawaslu …

Bawaslu Indikasikan 81 dari 171 Daerah Penyelenggara Pilkada Punya Kerawanan JAKARTA, KOMPAS — Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang disusun Badan Pengawas Pemilu mengindikasikan 81 dari 171 daerah penyelenggara Pilkada 2018 punya kerawanan tinggi dan sedang. Di tengah …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan aturan mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu. Dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdapat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SITS). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui SITS yang akan diterapkan …

Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu didesak untuk segera memperbaiki proses penanganan perkara dugaan pelanggaran dan/atau sengketa pemilu. Lembaga pengawas pemilu tersebut harus mengantisipasi potensi membanjirnya perkara pada tahapan pemilu berikutnya. “Kami mengapresiasi mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif yang dilakukan Bawaslu …

Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada Selasa (3/10) lalu. Dalam menjalankan tahapan pertama ini, KPU bertumpu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara …

Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …