Tag Archives: calon tunggal

Menyalahkan kaderisasi pemimpin di partai politik dari permasalahan calon tunggal merupakan kesimpulan jauh panggang dari api. Sebaik apapun kaderisasi pemimpin di partai, dengan anomali sistem pemerintahan dan pemilu Indonesia saat ini, pilkada sangat mungkin bercalon tunggal. Di keadaan partai yang …

Revisi undang-undang pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 masih berlangsung. Diharapkan waktu ada yang sempit bisa menghasilkan perbaikan sehingga kekurangan dan kesalahan di Pilkada 2015 tak terulang. Salah satunya pengaturan calon tunggal yang di Pilkada 2015 baru disadari luput …

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menawarkan opsi setuju dan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah bercalon tunggal memunculkan kebingungan baru. Siapa yang memiliki kedudukan hukum mewakili pemilih tidak setuju? Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuat pasangan calon tunggal di Tasikmalaya, Blitar, …

Masa penantian itu kini telah berujung pada sebuah kepastian. Calon tunggal Kepala Daerah tetap dapat berlaga pada 9 Desember 2015 nanti. Sempat  nasib calon tunggal kepala daerah ini di tiga wilayah: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah  Utara, …

Secara teoritik, pilkada merupakan bagian dari kajian pemilihan umum (electoral field) yang menjadi salah satu penampakan penting presensi sebuah demokrasi di tataran  lokal. Layaknya pemahaman dan logika dari sebuah pemilihan umum, maka pilkada juga memiliki dua sisi fungsional utama yang …

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus daerah bercalon tunggal berhak mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Putusan ini mesti diikuti regulasi teknis yang jelas dan sosialisasi masif sistem baru Pilkada calon tunggal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan …

Fenomena calon tunggal muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Ada kelalaian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat UU. Sementara Solusi yang ditawarkan KPU lewat PKPU ternyata membuka ruang bagi parpol ‘bermain’ di percalonan. Tidak ada yang menyangka pasca penutupan pendaftaran calon …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sejak 2011 merekomendasikan kolom kosong diterapkan di pilkada. Melalui publikasi buku “Menata Kembali Pengaturan Pemilukada”, dijelaskan tujuan pilihan kosong ini adalah untuk menjaga siklus pemilu, menjaga nilai demokrasi kontestasi, dan melanjutkan pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat. …