Tag Archives: dapil

Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati bahwa daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD Provinsi tidak berubah. Artinya dapil Pemilu 2024 tetap sesuai Lampiran III dan IV UU 7/2017 tentang Pemilu. Kesepakatan ini dituangkan dalam kesimpulan rapat …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2019. Ini kali pertama dalam pemilu Indonesia penyelengara pemilu menyediakan akses informasi daerah pemilihan (Dapil) secara digital menyatu dengan sistem informasi pemilu keseluruhan. Mengakses …

Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan ada 45 daerah pemilihan (Dapil) Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2019 yang lompat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar prinsip integral pembentukan dapil dalam undang-undang dan peraturan pemilu. Kewenangan pembentukan dapil oleh KPU yang tersisa ini …

Komisi Pemilihan Umum ingin mengembangkan teknologi penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2019. Sistem informasi daerah pemilihan ini akan menjadi alat bantu bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berkewenangan membentuk dapil pemilu parlemen daerah. Alat …

Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI …

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan …

Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar daerah pemilihan (dapil) dibentuk oleh KPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh Pansus …

Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai …

Alokasi kursi tiap dapil anggota DPR harus ditata ulang. Jika jumlah kursi DPR dipertahankan 560, angka ini perlu menjadi pembagi jumlah penduduk nasional. Merujuk sensus 2010, dengan jumlah penduduk 237.031.837 maka nilai satu kursi DPR adalah mewakili 423.271 penduduk. 423.271 inilah …