Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2019. Ini kali pertama dalam pemilu Indonesia penyelengara pemilu menyediakan akses informasi daerah pemilihan (Dapil) secara digital menyatu dengan sistem informasi pemilu keseluruhan. Mengakses Sidapil dimulai dengan membuka situs infopemilu.kpu.go.id. Pilih menu “Jenis Pemilihan”. Pilih jenis pemilihan “PILEG 2019”. Maksud dari PILEG adalah Pemilu …

Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan ada 45 daerah pemilihan (Dapil) Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2019 yang lompat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar prinsip integral pembentukan dapil dalam undang-undang dan peraturan pemilu. Kewenangan pembentukan dapil oleh KPU yang tersisa ini malah menghasilkan penurunan profesionalitas kerja penyelenggara dibanding Pemilu 2014. “Ada semacam euforia dari KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Kewenangan membentuk Dapil …

Komisi Pemilihan Umum ingin mengembangkan teknologi penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2019. Sistem informasi daerah pemilihan ini akan menjadi alat bantu bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berkewenangan membentuk dapil pemilu parlemen daerah. Alat bantu ini pun akan membuat intervensi kepentingan peserta pemilu terhadap KPU di daerah akan lebih mungkin dicegah. “Dalam sistem ini …

Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI mengusulkan besaran dapil 3-9 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 3-12 untuk DPR Daerah kabupaten/kota. “Kalau dapil kecil, perempuan sulit …

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan dan dapat menghindari konflik kepentingan, terutama kepentingan partai-partai besar di parlemen. “Saya setuju dapil dan jumlah kursi ditetapkan oleh KPU. …

Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar daerah pemilihan (dapil) dibentuk oleh KPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh Pansus yang terdiri dari sepuluh fraksi. “Penyusunan dapil serahkan saja kepada KPU, tetapi prinsip pembentukan dapil dimasukkan ke dalam UU. Ini …

Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai ekstem,” kata Rambe Kamarul Zaman, Pimpinan Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, di Senayan (24/11). Dalam proses politik pembahasan …

Alokasi kursi tiap dapil anggota DPR harus ditata ulang. Jika jumlah kursi DPR dipertahankan 560, angka ini perlu menjadi pembagi jumlah penduduk nasional. Merujuk sensus 2010, dengan jumlah penduduk 237.031.837 maka nilai satu kursi DPR adalah mewakili 423.271 penduduk. 423.271 inilah harga kursi seharusnya di Pemilu DPR 2014. Alokasi kursi DPR selama ini tak representatif. Ada daerah yang rendah representatif dan …

Perbedaan hasil popular vote dengan electoral vote di Pemilu Presiden Amerika Serikat kembali terjadi. Hillary Clinton meraih suara terbanyak tapi dikalahkan Donald Trump sebagai presiden terpilih yang lebih unggul mendapat perwakilan negara bagian. Popular vote Clinton dengan Trump adalah 60.576.192 (47.7%):60.121.004 (47.4%) tapi electoral vote Clinton dan Trump adalah 228:290. Perbedaan hasil suara terbanyak dengan suara perwakilan Pilpres AS 2016 …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pembentukan dapil DPR jangan dimasukkan ke dalam lampiran UU, tapi biarkan pembentukan dapil jadi wewenang KPU. Ini penting untuk dilakukan demi menghindari praktek gerry mandering, yaitu …