Pada pertengahan 2020, The International Initiative Design Electoral Assistance (IDEA) menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mempertahankan demokrasi dari ancaman kekuasaan negara yang cenderung otoritarian dalam pandemi Covid-19. Dalam menyikapi wabah, sejumlah pemerintahan negara menggunakan hukum dan kebijakan yang sewenang-wenang atas nama keamanan dan stabilitas. Para individu dan kelompok warga yang terlibat dalam rekomendasi dan protes mengalami pengabaian bahkan kriminalisasi. Hukum …

9 Desember 2020, 269 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pandemi, melakukan transisi pemerintahan lokal. Rencana ada 270 daerah tapi karena ada protes massa pendukung pasangan calon pascapembatalan kepesertaan Pilkada Boven Digoel, pungut hitung suara di Kabupaten Provinsi Papua ini ditunda. Fakta penyelengaraan negara tersebut membuat kita terus mempertanyakan nalar kekuasaan pemerintah republik ini. Ternyata, aspirasi penundaan …

Kampanye Pilkada yang dilakukan pada masa tidak pandemi Covid-19 tentu sangat berbeda. Kampanye bisa dilakukan terbuka dengan mengumpulkan masa dan partai politik yang mendukung dengan tidak melanggar peraturan undang-undangan. Dalam kampanye terbuka hendaknya menyampaikan visi, misi, maupun program-program. Kampanye bukan berarti menjelek-jelekkan pasangan lain atau hal yang menimbulkan isu SARA apalagi pengerahan massa yang  dibayar dengan sejumlah duit. Oleh karena …

“Saya paling risau kalau ada orang yang menganggap saya berani. Karena setahu saya, saya penakut. Yang berani itu istri saya, bukan saya.” Begitu Munir Said Thalib berujar dalam dokumen audio visual “Bunga Dibakar”. Suciwati, Kekasih Abadi Sang Pejuang HAM menegaskan, “dia berani, memang.” “Berani” sebagai satu kata yang bisa mewakili Munir jadi mendesak diingat dalam wabah. Berkata benar di tengah …

Facebook Indonesia telah meluncurkan fitur Transparansi Politik Indonesia yang bisa dipakai untuk Pilkada 2020. Para pengguna bisa mengetahui hal seputar iklan politik di media sosial di antaranya besar dan sumber dananya. User bisa melihat, dari pilihan informasi lebih lanjut, user bisa mengetahui iklan politik itu dari siapa, jumlah pembelanjaannya berapa, yang membelanjakannya siapa?” kata Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari …

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun …

Bayang-bayang sosok biasa hadir membandingkan, yang sebelum dengan yang selanjutnya. Ini pun terjadi bagi aktivis pemilu, Khoirunnisa Nur Agustyati. Menjadi ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk kepengurusan 2020 ke depan, perempuan kelahiran Palembang 24 Agustus 1987 ini cenderung dibandingkan dengan nama Titi Anggraini. “Inget pemilu, inget Titi. Inget Titi, inget Perludem,” simpul penulis pemilu, Harun Husein. Pengetahuan dan …

270 daerah, yang terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten, akan menggelar pesta demokrasi berbarengan sebentar lagi. Walau diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mencekam, Pilkada Serentak 2020 nyatanya tetap tercantum di agenda kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Praktis, karena pandemi, tantangan para peserta Pilkada tahun ini menjadi jauh lebih berat. Mau menggelar acara yang mengumpulkan massa …

Setelah sempat tertunda, pelaksanaan pilkada serentak akhirnya bulat ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada kali ini diramalkan bakal menumpuk sejumlah tantangan dan potensi kerawanan. Lantas, bagaimanakah peran penyiaran menyukseskan gelaran pilkada serentak? Berdasarkan rilis Bawaslu terbaru terkait Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020, titik kerawanan penyelenggaraan pilkada berpotensi terjadi pada empat dimensi yaitu, konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak fungsi negara. “Presiden Indonesia berwenang dalam proses pembuatan undang-undang sejak dari awal. Proses ini lebih memungkinkan kesepakatan melalui lobi tertutup …