“Jika bukan diperkuat, maka DPD lebih baik dibubarkan.” Sejumlah tokoh pernah mengucapkan kalimat itu. Setidaknya, dari Ramlan Surbakti, Margarito Kamis, Fahri Hamzah, Benny Ramdhani, dan Fadjroel Falakh. Nama-nama ini menekankan bahwa DPD tak cukup fungsional sebagai bagian dari parlemen nasional dan cabang kekuasaan legislatif. “Seperti LSM plat merah,” Laode Ida menambahkan. Jika kita bandingkan negara-negara di dunia, ada temuan bahwa, …

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) memilih dua orang Indonesia, salah satunya Titi Anggraini, untuk menyampaikan kepada dunia tentang darurat demokrasi pada masa pandemi. Pelibatan lembaga standar kepemiluan ini menyambung kepercayaan terhadap Titi sebelumnya sebagai Democracy Ambassador International IDEA 2017. Di tengah wabah Covid-19, Titi bersama tokoh dan lembaga demokrasi dunia berkampanye untuk tetap memegang prinsip demokrasi …

Demokrasi yang tidak dibarengi toleransi, jika dibiarkan berkembang secara perlahan namun pasti akan membunuh demokrasi itu sendiri. Karena pada saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan, dan hak-hak orang lain diabaikan, maka pada saat itulah demokrasi mati. Itulah sebabnya mengapa toleransi, menurut Robert Putnamm menjadi modal sosial yang teramat penting bagi demokrasi. Bahkan, Habermas (2004) melihat bahwa toleransi dalam kehidupan beragama …

Banyak dari masyarakat hingga pegiat pemilu merespon skeptis terhadap netralitas tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Timsel dipertanyakan karena diisi sejumlah orang yang diduga berhubungan erat dengan pemerintah dan partai politik tertentu. Tudingan dibantah oleh tim seleksi yang menyebut keputusan mereka akan diambil secara bersama-sama, tanpa didominasi satu atau dua orang anggota. Adapun DPR, …

Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap. Merujuk pada pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia meliputi Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan …

Pengabaian keadilan kasus pembunuhan Munir Said Thalib selama 17 tahun menyertakan kualitas demokrasi yang makin menurun. Kekuasaan pada konteks tewasnya Munir diduga masih jadi bagian kekuasaan hingga sekarang. Kasus Munir merupakan simbol dan kelindan terhadap kasus-kasus HAM lainnya yang menjadi indikator demokrasi Indonesia. “Indonesia kalau melihat indikatornya, lagi buruk. Kasus Munir ada dalam keadaan buruk ini,” kata aktivis hak asasi …

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib sudah 17 tahun tanpa capaian keadilan berarti. Angka ini dalam undang-undang pemilu, sama dengan usia warga negara pertama kali mendapat hak pilih. Demokrasi yang bermakna pemerintahan rakyat berdaulat menjadi paradoks dalam angka 17 tahun bagi Indonesia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kedaulatan hak hidup warga tapi penyelenggara negaranya tidak cukup melindungi bahkan …

Seorang seniman Serbia, Marina Abramovic menampilkan pertunjukan yang ia beri nama “Rhythm 0” (1974). Ia berdiri di tengah keramaian dan membiarkan orang melakukan apapun kepadanya. Banyak orang kemudian memberikannya bunga, memeluknya hangat, hingga melemparkan beberapa koin. Namun selang beberapa jam, penonton yang tidak melihat perlawanan Marina, mulai tak terkendali. Mereka mulai melecehkan Marina secara seksual, melemparinya, bahkan menyilet lehernya. Melihat …

Dalam sejarah Myanmar, penguasaan militer telah terjadi sejak 1962. Saat itu, faksi U Nu digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang menghapus sistem federal dan menjadikan Burma (diganti menjadi Myanmar pada 2010) menjadi negara sosialis dengan menasionalisasi ekonomi, membentuk negara dengan partai tunggal (Socialist Programme Party) dan melarang surat kabar independen. Pada 1974, konstitusi baru diberlakukan …

Pada pertengahan 2020, The International Initiative Design Electoral Assistance (IDEA) menyerukan kepada masyarakat dunia untuk mempertahankan demokrasi dari ancaman kekuasaan negara yang cenderung otoritarian dalam pandemi Covid-19. Dalam menyikapi wabah, sejumlah pemerintahan negara menggunakan hukum dan kebijakan yang sewenang-wenang atas nama keamanan dan stabilitas. Para individu dan kelompok warga yang terlibat dalam rekomendasi dan protes mengalami pengabaian bahkan kriminalisasi. Hukum …