Koalisi Nasional untuk Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melindungi hak pilih semua penyandang disabilitas mental. Perlindungan pun menekankan kepada KPU menjalankan fungsi melayani dari pusat hingga tingkat daerah dan sosialisasi pemilih mengenai disabilitas mental. Partai politik sebagai lembaga demokrasi dan peserta pemilu seharusnya berkepentingan melakukan pendidikan dan pemberdayaan pemilih disabilitas mental bukan mempolitisasi isu pemilih disabilitas …

Hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Hak dasar itu mestinya tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan karena persoalan administrasi kependudukan semata. Bahkan, salah satu issu hak asasi mausia berdasarkan instrument hukum Hak Asasi Manusia,yang menganggap partisipasi pemilih merupakan hak asasi manusia yaitu melalui Pasal 21 Ayat (1)-(3) Deklarasi …

Kualitas penyelenggaraan Pemilu sedang dirundung masalah serius. Masih ada tiga Provinsi yang belum menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2018. Masalah daftar pemilih mendesak untuk segera diselesaikan karena bisa berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, daftar pemilih tetap pada Pilkada 2018 akan menjadi basis bagi penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Hingga kini, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu …

Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak sinkron dengan upaya perlindungan anak, pemilu sebagai jalan kekuasaan demokrasi pun menjadi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan bias dalam menilai …

PKPU Sebenarnya hanya mengenal tiga kategori pemilih, tapi variannya bisa sampai delapan kategori pemilih. Pemilih atau petugas yang merancukan tujuh varian kategori ini bisa berujung pada hilangnya hak pilih.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016 merinci kategori pemilih yang berhak memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasal 6 peraturan itu menyebut tiga kategori pemilih. Pertama, pemilih yang terdaftar …

Proyek KTP elektronik yang karut marut turut membawa permasalahan pada Pilkada 2017. Ia mencederai salah satu hak mendasar dalam pemilu: hak untuk memilih. Pembahasan UU No. 10/2016 (revisi kedua UU Pilkada) di DPR pada September 2016 silam menghasilkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah. Kesepakatan tersebut salah satunya adalah syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) …

TASIKMALAYA — KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) melalui rapat pleno pada Senin (6/12) lalu. Namun, ternyata warga yang belum masuk dalam DPT tersebut masih diperbolehkan menyampaikan hak suaranya pada pilkada 2017. Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Khotum Hotimah mengatakaan, warga yang mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya dapat mengikuti …

Rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan lokasi yang dikhawatirkan tak bisa mengikuti pemungutan suara. Pasalnya, rumah sakit menengah dan kecil yang jumlah pasien tak melebihi lima ratus pemilih, tak bisa difasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama saya mantau pemilu, banyak terjadi kasus penghuni rumah sakit gak bisa nyoblos karena gak ada TPS. Syarat TPS itu kan minimal ada lima …

Empat pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait teknis pemilihan pada pemilu legislatif dinilai berpotensi besar menghilangkan hak suara pemilih. Empat pasal tersebut yakni Pasal 318 ayat (2), Pasal 329 ayat (1) huruf (b), Pasal 362 ayat (2), dan Pasal 401. Empat pasal tersebut mengarahkan pemilih untuk hanya mencoblos pada gambar atau nomor urut partai, bukan pada gambar atau …

Sekitar tiga puluh ribu penduduk Sulawesi Barat terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, regulasi mengenai syarat sebagai pemilih belum mengakomodasi pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini tentu berpotensi memicu konflik pada saat hari pemungutan suara. “Pemilih yang belum masuk di formulir DP4 pada saat penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) akan dimasukkan ke daftar pemilih baru. …