Tag Archives: keterwakilan perempuan

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami kemunduran bagi keterwakilan perempuan melalui praktik pengaturan kebijakan KPU yang tidak mendukung afirmasi keterwakilan perempuan caleg dan tidak …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mencatat pada Pemilu 2024 perempuan masih mengalami kekerasan dalam politik maupun kekerasan berbasis gender dalam pemilu. Kekerasan itu dipandang terus meningkat, mulai dari pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik dan seksual di publik maupun di media …

Kamis (6/6), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara permohonan sengketa hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pelanggaran administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU dinilai tidak sesuai dengan tata cara penerapan afirmasi perempuan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024. …

Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mengabaikan undang-undang pemilu yang sudah menjamin pencalonan keterwakilan perempuan minimal 30% di …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang mengatur pencalonan perempuan dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Netgrit menghitung, dari 18 partai peserta …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara politisi perempuan dengan masyarakat sipil. Pencapaian representasi perempuan minimal 30% di parlemen dan substansi politik perempuan menjadi tujuan. …

Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai ketentuan yang memperlemah KPU dalam aspek rekrutmen, pembentukan peraturan, dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada KPU. Hingga saat ini KPU tak kunjung mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterwakilan perempuan di legislatif. …