Tag Archives: keterwakilan perempuan

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, …

Dalam diskursus pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, isu keterwakilan perempuan mencuat menjadi salah satu isu yang tak bisa disepelekan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu. Pansus, pada 1 Februari 2017 lalu, mengundang kelompok-kelompok gerakan politik perempuan ke rapat dengar pendapat …

Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Fraksi partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan kondisi keterwakilan pemimpin perempuan dalam pemerintahan. Diskusi Perempuan di Pilkada 2007 dan Politik Afirmasi UU Pemilu,  (Sekretariat Kodifikasi/ 28/11/16

Hetifah Sjaifudian mengungkapkan dilema kepemimpinan dengan diskusi dinasti kekerabatan dikarenakan pengaruh kesempatan perempuan dalam bersaing dalam politik. Dalam diskusi Perempuan di Pilkada 2007 dan Politik Afirmasi UU Pemilu, Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Fraksi partai Golkar (28/11/16)

Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 dari 44 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan merupakan mantan anggota legislatif. Hal tersebut memunculkan kesimpulan sementara bahwa partai cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Dengan kata lain, partai hanya memilih …

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …

Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …