Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai provinsi. Tapi kalau Bawaslu itu adhoc dari nasional sampai kabupaten/kota,” kata perwakilan FPDIP, Arif Wibowo dalam pertemuan DPR dan Kementerian …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jadi kita tetapkan ya, KPU dan Bawaslu permanen sampai kabupaten/kota,” kata Ketua Panitia Khusus Undang-undang Pemilu, Lukman Edy saat memimpin pertemuan DPR dan Kementerian wakil Pemerintah dalam pembahasan UU …

Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kotamenjadi ad hoc. Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik …

Ad hoc atau tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bergantung pada desain kelembagaan yang akan diatur Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pansus RUU Pemilu harus memperjelas maksud KPU kabupaten/kota ad hoc yang diwacanakan. “Keanggotaannya ad hoc namun sekretariat organiknya tetap permanen, ataukah ad hoc secara keseluruhan baik keaanggotaan maupun kelembagaan sekretariat seperti halnya Panwaslu kabupaten/kota? Hal itu mendesak …

Salah satu wacana yang bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai sifat badan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi badan penyelenggara ad hoc (sementara/kepanitiaan). Gagasan ini mengemuka karena pada tahun 2024, pemilu di Indonesia baik di level nasional ataupun daerah hanya akan berlangsung sekali dalam lima tahun. Dengan sistem itu, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota …

Alkisah di zaman kerajaan Majapahit, Damar Wulan mendapat tugas mengalahkan Prabu Minak Djingga. Setelah melakukan duel maut, Damar Wulan tersungkur. Beruntung ketampanannya mendatangkan simpati dari Wahita dan Puyengan, selir musuhnya. Dengan berbagai kepiawaiannya, kedua wanita cantik itu berhasil menolong Damar Wulan yang sekarat. Selanjutnya, rahasia besar Prabu Minak Djingga dibocorkan oleh kedua selir itu. Gada Wesi Kuning adalah senjata andalan …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempertanyakan hasil rekrutmen Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahap ketiga. Pasalnya, Timsel tidak mempublikasi metodologi penyaringan 36 calon anggota KPU dan 22 anggota Bawaslu. Timsel seharusnya memngumumkan pertimbangan meloloskan 58 kandidat tersebut kepada publik. “Mengapa bisa muncul angka-angka ini? Mengapa hasilnya 36 untuk calon anggota KPU dan …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi kinerja Tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut KIPP, kealpaan utama Timsel adalah tidak membuka hasil rekrutmen per tahap yang telah dilaksanakan sehingga hasil rekrutmen tidak bisa dikritisi oleh masyarakat. “Sampai saat ini, timsel belum pernah ngomong model penyelenggara pemilu seperti apa yang ingin mereka …

Jika Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota tak dijadikan permanen, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mesti mengevaluasi relevansi kepermanenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kinerja KPU Kabupaten/Kota dinilai cenderung pasif, sehingga perlu dijadikan ad hoc untuk efisiensi keuangan negara. “Coba evaluasi relevansi KPU Kabupaten/Kota. Kan mereka juga lebih banyak pasifnya. Jadi, ad hoc saja. Ini berguna untuk efisiensi keuangan negara,” kata Muhammad, Ketua Badan …

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan dan dapat menghindari konflik kepentingan, terutama kepentingan partai-partai besar di parlemen. “Saya setuju dapil dan jumlah kursi ditetapkan oleh KPU. …