Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan PKPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Read More »Tag Archives: pemilu serentak
Lukman Edy: Kotak Suara Transparan untuk Hindari Kecurangan Pemilu 2019
Kotak suara transparan menjadi norma terselubung dalam Rancangan UU Pemilu yang disepakati menjadi undang-undang pada Paripurna (20-21 Juli 2017). Kota suara transparan ada di Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a. Sejumlah pihak mengkritik adanya ketentuan kotak suara transparan. Di …
Read More »UU Pemilu Pasca-Paripurna (Batang Tubuh, Penjelasan, dan Lampiran)
Undang-undang Pemilu Pasca-Paripurna: Draft Batang Tubuh RUU Pemilu kirim ke Setneg, Final 24 Juli 2017-1 Draft Penjelasan RUU Pemilu kirim ke Setneg, Final 24 Juli 2017 Lampiran I_Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, kirim ke Setneg 24 Juli 2017 …
Read More »Perludem: UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan …
Read More »Shame On You Jokowi
Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan …
Read More »Ambang Batas Nalar Presiden dan DPR
Pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Salah satu agenda yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah mengenai persyaratan sejumlah suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengusulkan …
Read More »Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …
Read More »Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Tak Sesuai Efisiensi Pemilu Serentak
Pada 31 Maret 2017 Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy menyatakan, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu telah menyepakati untuk menambah jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Penambahan di tingkat nasional menjadi 11 orang untuk KPU …
Read More »Studi Banding Pansus Pemilu
Meski menuai banyak kritikan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) tetap melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Kunjungan dilakukan pada 11-16 Maret 2017 dengan tujuan mempelajari sistem pemilu, pemungutan suara elektronik (e-voting), dan peradilan khusus …
Read More »Pemilu Serentak Nasional dan Lokal Kelola Konflik Adat
Jadwal pemilu yang berserak membuat masyarakat adat terus berkonflik dan tak sempat berekonsiliasi. Akhirnya masyarakat adat hanya menjadi komoditas suara peserta pemilu. Desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal membuat cuma ada dua pemilu dalam lima tahun. “Kemarin kita …
Read More »